KPRM inisiasi program : Jamban Sehat Untuk Semua

KPRM inisiasi program : Jamban Sehat Untuk Semua

 

“Punya jamban, sama pentingnya dengan punya tempat makan”

Budi Laksono

Berdasarkan data WHO  ada 1,5 milyar kasus diare dan tifoid  di seluruh dunia, 4 juta diantaranya meninggal. Di Indonesia sendiri pada tahun yang sama, ada  160.000 angka kematian yang  disebabkan oleh  diare dan tifoid.  Dua penyakit yang dinobatkan sebagai 2 dari 10 penyakit terbanyak (Kemenkes RI, 2011). Parahnya, berdasarkan data Wahana Bakti Nusantara, diare dan tifoid ini  merupakan pembunuh  utama bayi dan balita di Indonesia.

Penyebabnya sederhana, adanya penyebaran kuman penyakit akibat  kondisi sanitasi yang buruk, karena setiap kali buang air besar ada 5 milyar kuman yang keluar dari pencernaan. Bisa dibayangkan buruknya kondisi lingkungan jika masih ada 120 juta penduduk Indonesia yang  hidup dengan kebiasaan buang air besar sembarangan. Hal tersebut diutarakan dr. Budi Laksono saat   mempresentasikan  Konsep  Gerakan Makassar ODF (Open Defecation Free) di ruang pertemuan Walikota Makassar, Jum’at 30  Desember 2016. Dialog yang dipimpin langsung oleh Assiten II kota Makassar ini dihadiri sejumlah Pimpinan SKPD (Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan, Dinas PU, dan Bapedda), puluhan camat se-kota Makassar, serta anggota Komite Perjuangan Rakyat Miskin (KPRM) Makassar.

Pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan, dari pertemuan sehari  sebelumnya di rumah makan Bahari. Pada pertemuan di rumah makan tersebut KPRM Makassar,  UPC, dan dr.Budi Laksono telah bertemu langsung dengan Walikota Makassa, Dany Pomanto, yang siang itu didampingi Kadis PU Kota Makassar. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah kota Makassar berjanji untuk  mengintegrasikan program  Jamban Sehat  dengan berbagai  program kebersihan yang telah dijalankan pemerintah Kota. “Kita sudah punya program Makassar tidak rantasa, dan lorong   Garden namun  memang belum  menyasar  soal sanitasi dan jamban sehat bagi warga,” kata Walikota Dany Pomanto. Untuk itu pemerintah berkomitmen di tahun 2017 nanti, Makassar akan menjadi  kota pertama dunia yang menyandang predikat ODF, Kota yang bebas dari kebiasan buang air besar sembarang tempat.

“Mewujudkan Makassar   sebagai kota ODF pertama  di dunia, bukan hal mustahil, karena Makassar punya potensi. Pemimpinnya  jelas punya visi, pertemuan hari ini  yang dihadiri oleh unsur SKPD  dan Camat jelas membuktikan keseriusan kita untuk menjadikan Makassar bebas dari kebiasaan buang air besar sembarangan,” terang  Budi saat pertemuan di balaikota, 30 desember 2016.   Capaian dari pertemuan tersebut  adalah adanya kesepakatan bersama bahwa di hari  Habitat  bulan Oktober tahun 2017 mendatang, semua rumah sudah punya jamban bersih dan sehat.

“Menjadikan Makassar sebagai kota dunia, maka salah satu indikator yang penting diperhatikan adalah soal kesehatan jamban. Jamban yang sehat tidak harus mahal.  Kita bisa  membangunnya dengan baik, meski  dengan dana minim,” lanjut Budi.  Untuk Makassar sendiri, berdasarakan data yang dikumpulkan Yayasan Wahana Bakti Nusantara, tercatat masih ada 35 % penduduk kota Makassar yang hidup  tanpa jamban. Temuan ini berbeda dari data BPS  yang hanya mencatat 6 % penduduk kota Makassar hidup tanpa jamban.

***

Masih bagian dari agenda perumusan   program Makassar ODF, kemudian tim menyempatkan berkunjung di dua kampung  yang merupakan kampung dampingan KPRM. Kampung Cambayya dan Kampung Buloa, di kecamatan Tallo. Keduanya merupakan kampung  yang masuk  dalam kategori kumuh serta terancam tergusur oleh pemodal. Saat kunjungan, terjadi dialog seputar  kebiasaan  buang air besar warga kampung.

Sebagian besar warga yang hadir mengaku kebiasaan buang air besar sembarang tempat  memang masih banyak dilakukan warga. Apalagi memang letak  kedua kampung yang memang berbatasan langsung dengan  laut. Warga mengaku lebih senang buang air di laut daripada  harus  mengeluarkan biaya besar untuk  membuat jamban.

Harus diakui bahwa  pengembangan sanitasi selama ini, baik melalui pemerintah atau pun melalui skema kerjasama   dengan pihak luar, belum   mampu  menjadikan masyarakat  terlindungi  dari   penyakit. Mengapa begitu ? karena program yang ada selama ini  tidak disertai dengan proses penyadaran di warga tentang bahaya yang disebabkan oleh kebiasaan buang air besar sembarangan. Apalagi program yang ada  tidak  melibatkan keswadayaan masyarakat, dan yang paling berpengaruh adalah mitos tentang jamban sehat yang katanya harus mahal sehingga sulit untuk dimiliki oleh   warga  miskin.

***

Akhir pertemuan di Balaikota, Pemerintah Kota Makassar bersepakat untuk  sesegera mungkin  menjalankan agenda rapat lanjutan guna merumuskan langkah kerja bersama.  Intinya sebagai langkah awal dibutuhkan data akurat  terkait kondisi sanitasi masyarakat, pungkas Assisten II walikota. Data ini sudah harus siap saat  pertemuan berikutnya, sambungnya.

Terkait pelaksanaan dialog, kegiatan ini merupakan usulan dari KPRM Makassar. “Sejak sebulan terakhir atas mediasi UPC, KPRM berkomunikasi dengan  dr.  Budi selaku konseptor jamban sehat.  dr. Budi ini merupakan pemerhati sekaligus penggerak pembangunan ribuan jamban. Kami meminta kepada pemerintah Kota Makassar agar dr.Budi dapat diundang ke Makassar, membantu pemerintah kota bahwa dan orang-orang yang tinggal di kampung kumuh agar bisa memiliki jamban sehat dengan biaya murah. Pak Dany Pomanto menyambut baik,  dan bersedia memfasilitasi acara tersebut,” kata Lina, koordinator KPRM.

Dalam program ini, KPRM sendiri akan bekerja mendampingi 30 kelurahan se-kota Makassar guna persiapan pembangunan jamban  murah dan sehat. Lina sebagai koordinator KPRM menyambut baik program Makassar ODF. Menurutnya kegiatan ini dapat menjadikan warga miskin agar lebih sehat, karena kesehatan  tidak hanya untuk orang kaya saja, orang miskin juga  punya hak untuk sehat. (Frd)

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *