ALUR SEJARAH UPC

1997: Tahun memulai

UPC didirikan pada 24 September 1997 dalam bentuk Konsorsium yang beranggotakan lembaga dan individu, gabungan antara aktivis NGO, seniman, professional seperti arsitek, wartawan, antropolog, dan sebagainya. Keragaman latar belakang ini didasarkan pada pemahaman tentang permasalahan yang menjadi focus permasalahan upc, kemiskinan kota, yang diasumsikan kompleks dan multi-segi. Artinya, penanganan permasalahan ini, menggunakan konsep Paulo Fraire, mengandaikan adanya pendekatan multi-disiplin dan tim gabungan yang dapat melihat permasalahan dari sudut yang berbeda, dalam satu kesatuan yang holistik.

Pendirian UPC merupakan kelanjutan dari kegiatan kerja bersama rakyat miskin kota di Jelambar Baru, Jakarta Barat yang sudah berlangsung sejak 1993, yang berskala kecil, difokuskan pada upaya pengorganisasian dengan pendekatan model Alinsky. Konteks sosial politik pada paruh pertama dasawarsa 1990 yang represif, dengan budaya bisu dan depolitisasi yang sangat intensif dan efektif menjadikan kerja pemberdayaan dengan rakyat harus berlingkup kecil, cenderung underground dan sangat berhati-hati. Kegiatan yang telah berlangsung selama 3 tahun dengan input energi dan skill yang tinggi serta waktu yang panjang tersebut pada akhirnya dipaksa berhenti karena bersinggungan dengan percaturan kepentingan politik ekonomi lokal, dan mengganggu vested interest mereka.

Tiga premis dasar mengkerangkai pendirian UPC: kepercayaan bahwa perubahan ke arah sistem yang adil dan beradab tidak bisa dari kelompok elit tetapi dari rakyat di bawah; gerakan NGO yang dikarantina oleh penguasa Orde Baru sehingga gagal menjadi catalyst gerakan rakyat untuk perubahan; dan pentingnya pengorganisasian rakyat untuk basis gerakan perubahan menempatkan kembali kedaulatan di tangan rakyat.
Kegiatan persiapan dimulai dari awal tahun, dengan diskusi dan pematangan konsep, di antaranya konsep Humnan Scale Development (Max-Neef et.al.) yang menjadi kerangka konseptual bagi formulasi teoritik bentuk, fokus dan langkah UPC. Di antara konsep penting yang digunakan adalah definisi kemiskinan yang tidak tunggal dan ekonomistik, tetapi plural; dan analisis adanya krisis utopia, dimana orang bahkan sudah tidak berani lagi untuk bermimpi kemungkinan adanya sistem social alternatif yang lebih adil dan beradab.

Kenyataan masyarakat yang terfragmentasi secara parah mendorong para inisiator upc untuk merancang satu program kegiatan yang dinamakan Ruwatan Bumi, upaya membangun jembatan solidaritas, kepedulian, kerjasama, dalam upaya membangunkan orang dari inertia, merajut kembali benang modal sosial yang patah-patah dan rusak. Rancangan dilaksanakan mulai Hari Bumi, April 1998.

1998: Tahun membongkar budaya bisu

Ruwatan Bumi, dengan upc, selain individu seniman dan aktivis NGO, sebagai salah satu penggeraknya, berlangsung dari April sampai Juni, melibatkan lebih dari seratus kelompok di tingkat lokal, nasional dan internasional (Berkeley, Australia), menafsir purifikasi bumi dan tolak bala dalam bentuk ratusan ragam kegiatan yang melibatkan professional, akademisi, kampus-kampus universitas, kelompok kampung, NGO, seniman, artis film, perempuan, anak-anak dan media massa.

Kerusuhan Mei di Jakarta membakar dan menghancurkan infrasturktur, ekonomi dan merampas rasa aman dari penduduk kota, merenggut nyawa ratusan orang karena yang menjadi korban peluru dan api, dan merenggut kemanusiaan para perempuan, khususnya para perempuan Tionghoa yang diperkosa para lelaki dalam kerusuhan tersebut.

Suharto jatuh pada 20 Mei 1998.

UPC melakukan dua kegiatan mereaksi kerusuhan Mei: membentuk tim pengumpul data dari kalangan rakyat kampung bersama NGO; mengadakan malam kultural dan public testimony di Graha Bakti Taman Ismail Marzuki yang menampilkan fragmen gambaran situasi dan para saksi korban Kerusuhan Mei. Ribuan orang hadir dan menyaksikan acara tersebut. Acara dimaksudkan untuk mendesak dilakukannya investigasi dan pertanggungjawaban penguasa atas peristiwa yang terjadi, menggugah kesadaran dan kepedulian publik.

Exposure trip ke Filipina, Thailand dan India: tim dari UPC melakukan berjalanan ke tiga negara untuk bertukar pikiran, pengalaman, ide dan konsep dengan organisasi dan individu di 3 negara tersebut,sebagai bagian dari penajaman visi, misi, bentuk dan strategi UPC, juga khususnya ide, konsep dan pengalaman dalam hal pengorganisasian rakyat dan penumbuhan gerakan rakyat.

Advokasi hak bekerja tukang becak di Jakarta (Juni1998): Gubernur Sutyoso mengundang becak untuk beroperasi di Jakarta selama krisis ekonomi masih berlangsung, walaupun ada Perda (11/1988) yang melarang. Setelah satu minggu, Sutyoso mencabut undangannya dan mengusir para tukang becak dari Jakarta. Advokasi kasus ini merupakan langkah advokasi dan pengorganisasian pertama yang dilakukan UPC.

Workshop Regional (Oktober 1998). Sebagai langkah penyimpulan dari exposure program, tim dari tiga negara diundang dalam satu workshop di Yogya, untuk menformulasikan secara lebih tajam dan rinci focus gerakan yang akan diambil oleh UPC.

1999: Tahun penguatan organisasi rakyat dan jaringan

Pemilu pertama setelah jatuhnya Suharto, dengan system multi-partai, tidak lagi hanya tiga partai seperti pada masa regim sebelumnya, dengan kecenderungan money politics yang kental dan meluas.

Krisis ekonomi yang buruk, dan langkah bail out yang dilakukan IMF terhadap Indonesia melahirkan program Jaring Pengaman Sosial.

Advokasi dan pengorganisasian rakyat lewat kasus program JPS dan money politics. Lewat dua kasus ini upc mengukuhkan langkah advokasinya, mulai semakin dikenal secara luas dan dapat menjangkau konstituensi yang luas di kalangan rakyat miskin kota.

Pengorganisasian lewat kegiatan kesejahteraan: Langkah baru ditempuh upc dalam upaya pengorganisa-sian rakyat miskin kota. Pendekatan pengorganisasian lewat perjuangan hak (rights approach) yang sampai saat itu menjadi pendekatan yang kuat mewarnai gerak dan kegiatan upc, dirasa penting dilengkapi pendekatan penguatan kesejahteraan. Selain melalui advokasi, upc mulai melakukan kegiatan yang menyentuh aspek ekonomi dan kesejahteraan lewat Program Beras Murah, bekerjasama dengan WFP. Sebagai upaya menjangkau konstituensi di kalangan rakyat miskin kota Jabotabek, upc memutuskan ikut serta dalam program bantuan beras murah untuk rakyat miskin kota.

Dengan program yang mengelola ratusan ton beras per minggu selama 9 bulan ini, upc berhasil menjangkau lebih dari 100 komunitas di Jabotabek, menumbuhkan hampir seribu volunteers (community leaders) di tingkat kampung, melakukan kegiatan pengorganisasian, dan membangun jaringan antar rakyat miskin kota Jabotabek. UPC memutuskan berhenti dari kesertaan dalam program ini ketika kemudian menganalisis bahwa program bantuan beras semacam ini, yang tidak menggunakan atau membeli beras dari petani dalam negeri, adalah satu bentuk dumping beras dari Negara-negara surplus beras ke Indonesia, yang akan berdampak kehancuran pertanian padi Indonesia dan kehancuran nasib petani Indonesia.

Pengorganisasian lewat perempuan: Kegiatan pasar murah menjelang Lebaran menjadi sarana menjangkau para perempuan di kampung. Dari kegiatan pasar murah yang diorganisasikan para perempuan, mereka bekerjasama secara kelompok, mempunyai modal bersama untuk melakukan kegiatan sosial dan dan ekonomi dan ikut aktif di ruang public komunitas. Kegiatan para perempuan ini yang sesungguhnya menjadi pangkalan upc untuk melakukan diseminasi informasi tentang penyelewengan program JPS pemerintah, melakukan penyadaran dan selanjutnya aksi advokasi bersama. Pendekatan lewat para perempuan ini berdasar pengamatan bahwa peran serta perempuan di ruang publik komunitas cenderung dibatasi oleh para lelaki dan system sosial yang berlaku. Kegiatan yang menjangkau dan melibatkan perempuan dijadikan upaya untuk mengubah kecenderungan ini.

Jaringan “Kota untuk Semua”. UPC mulai menjangkau organisasi dan NGO yang bergerak di masalah perkotaan di berbagai wilayah Indonesia. Dalam hal ini, jaringan yang dikembangkan mencakup Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Palembang, Lombok dan Bali. Konsep yang diangkat adalah ‘Kota utuk Semua.” Komunikasi dilakukan melalui mailing list, dan di antara kegiatan yang dilakukan adalah berperan serta secara kritis dalam penyusunan dan pembahasan draft PP Perkotaan.

Pameran Muke 2000 (Desember) UPC mulai melakukan langkah eksploratif untuk pendekatan kultural sebagai satu bagian dari dua sayap pendekatan upc, selain pendekatan politis. Sejumlah kawan seniman berperan serta mendampingi kampung dalam kegiatan ini, melakukan eksplorasi ekspresi kreatif.

Videofilm tentang advokasi dan pengorganisasian becak, dan gambaran kampung miskin kota. Multimedia memproduksi videofilm ini, yang digunakan oleh para CO untuk melakukan diskusi penyadaran di kampung-kampung dan pangkalan becak. Langkah pemanfaatan multimedia mulai dilakukan dalam kegiatan pengorganisasian upc.

2000 : Tahun Kemenangan

Presiden Gus Dur diangkat, sebagai hasil Pemilu 1999, pemerintahan pertama dengan legitimasi dan dukungan rakyat yang kuat.

Dialog dengan Presiden dan Wakil Presiden: Sekitar 20 ribu rakyat miskin kota melakukan dialog langsung di Senayan, Jakarta. Langkah ini diambil UPC untuk secara politis mendapatkan komitmen bahwa pemerintah yang baru ini pro-poor.

Pengorganisasian becak semakin intensif, dan kelompok becak semakin menguat. Tekanan kepada eksekutif dan legislatif dilakukan intensif, juga upaya mempengaruhi opini publik.

Langkah hukum: Untuk pertama kali, jaringan becak Jakarta memulai satu langkah baru, dengan melakukan gugatan class action terhadap Gubernur Sutyoso yang melanggar hak ekonomi, social dan budaya mereka. Langkah ini memberi inspirasi kepada banyak kelompok di berbagai wilayah Indonesia dalam melakukan perjuangan hak.

Peringatan Hari Kemerdekaan Nasional: bersama Jaringan Rakyat Miskin Kota, UPC memulai tradisi baru dengan mengadakan kegiatan peringatan kemedekaan nasional secara kritis, dengan tema rakyat belum merdeka. Kenyataan yang dihadapi rakyat miskin membawa upc pada kesimpulan bahwa kemerdekaan negara tidak otomatis berarti kemerdekaan rakyatnya, dan menggunakan momentum hari/bulan kemerdekaan, rakyat melakukan refleksi sebagai langkah awal upaya perubahan.

Penambahan jumlah CO (community Organiser) upc: jumlah kampung dan ragam kegiatan yang semakin besar membuat upc memutuskan untuk menambah jumlah CO, dari 3 orang menjadi 10 orang. Perubahan jumlah yang berpengaruh pada kultur lembaga dan pola relasi internal. Para CO baru yang semua berlatarbelakang perguruan tinggi dan kelas menengah menjadi satu enclave tersendiri di upc, agak terpisah dari aktivis lainnya yang sebagian berlatar belakang kampung dan pendidikan non-perguruan tiggi.

Pengembangan jaringan kerja: upc mulai secara lebih sistematik dan intensif membangun kerjasama dengan berbagai kelompok civil society lain dalam melakukan berbagai kegiatan advokasi dan kegiatan kulturalnya.
Penghargaan Yap Thian Hien. UPC sebagai lembaga mendapatkan penghargaan untuk langkah-langkah perjuangan hak yang dilakukannya.

Laporan Publik tahun 2000. Satu langkah penting untuk akuntabilitas publik dan transparansi dilakukan upc, dengan cara membuat laporan kegiatan tahunan termasuk laporan keuangan yang kemudian dismpaikan ke public lewat konferensi pers.

2001: Tahun yang berat untuk Rakyat miskin kota dan UPC

Kekerasan negarayang terjadi pada Rakyat Miskin Kota dan kesulitan-kesulitan internal di UPC.
Semester I

Jaringan becak dan kampung menguat, pengorganisasian dan advokasi berbagai isu lewat berbagai langkah berlangsung. RMK mempunyai rasa percaya diri yang tinggi dan bersemangat.

Semester II

Konferensi penarik becak. Konferensi pertama para pengemudi becak Jakarta, dihadiri sekitar 120 orang, mewakili 9000 pengemudi becak di Jakarta, dan menghasilkan terbentuknya SEBAJA (Serikat Becak Jakarta).

Penggarukan becak, pedagang kaki lima dan anak jalanan secara massif dan intensif (mulai Agustus sampai akhir tahun).

Kerusuhan Roxy (Agustus). Para tukang becak dan pelaku ekonomi informal lainnya yang marah atas perlakuan penguasa kota melawan, satu petugas Trantib mati dalam kerusuhan yang terjadi. Tujuh orang pelaku ekonomi informal ditangkap sebagai terdakwa pembunuhan petugas Trantib tersebut.

Peristiwa Roxy mengawali deretan peristiwa kekerasan yang marak dalam konflik antara penguasa kota dan RMK, khususnya pelaku ekonomi informal.

Penangkapan mahasiswa Jerman yang sedang berkunjung ke kampong sebagai tamu upc, dijadikan kambing hitam peristiwa Roxy, sebagai upaya menyudutkan upc secara legal dan politis.

Paralegal kampung: Penggusuran kampung Karang Anyar terjadi. Warga menggugat Gubernur, PT. KAI dan Brimob ke pengadilan. Pengacara untuk warga Karang Anyar berasal dari warga sendiri, 2 orang dari antara korban. Gugatan ke pengadilan dengan para-legal orang-orang kampung ini merupakan terobosan besar, selain untuk penumbuhan sikap kritis dan pendidikan hukum bagi rakyat, juga membuka ruang alternative dalam pendekatan litigasi utuk kasus-kasus rakyat miskin.

Advokasi menentang APBD DKI Jakarta yang anti-poor dan tidak adil. Langkah advokasi ini juga menjadi langkah pelopor yang kemudian diikuti oleh banyak kota.

Pembangkangan sipil. Advokasi untuk mengubah APBD DKI Jakarta juga mengangkat ide pembangkangan sipil, menyeru kepada warga kota untuk secara kolektif tidak membayar pajak. Walaupun seruan ini tidak berhasil terjadi dalam tindakan, ide ini telah memberi inspirasi kepada gerakan perlawanan terhadap status quo.

Tim Pencari Fakta Internasional. Bersama ACHR (Asian Coalition of Housing Right), UPC mengorganisasikan satu tim pencari fakta untuk kekerasan negara yang dilakukan penguasa kota Jakarta terhadap rakyat miskin kota. Tim melibatkan tokoh internasional dari Korea, Filipina, Komnas Perempuan dan individu Komnas HAM.

Eksposure ke Korea. Dua orang CO, Edi Saidi dan M. Gamulya mengikuti program eksposure ke Korea Selatan selama 1 bulan sebagai bagian dari program peningkatan wawasan, keahlian dan keahlian staf upc. Eksposure singkat ke India juga diikuti oleh 2 orang CL dan 1 CO upc.

Penguatan jaringan nasional. Jaringan ‘Kota untuk Semua’ tidak berlanjut setelah sekitar dua tahun berlangsung. UPC mengadakan pertemuan yang mengundang NGO dan aktivis pendamping masalah kemiskinan kota dari berbagai latar belakang pendekatan yang berbeda. Hasil yang dicapai tidak optimal karena para peserta heterogen dalam hal visi dan pendekatan, namun upaya membentuk jaringan berhasil dimulai.

Dialog rutin dengan BPN (Badan Pertanahan nasional) untuk kasus-kasus tanah RMK. Satu bentuk advokasi baru, yang tidak bersifat konfrontatif tetapi lebih dialogis dilakukan upc. BPN yang cenderung lebih kooperatif dan terbuka memberikan kesempatan dilakukannya dialog yang konstruktif untuk memecahkan masalah-masalah tanah untuk RMK yang relative pelik.

Dialog dengan Kimpraswil, sebagaimana juga dengan BPN, berlangsung secara relatif intensif untuk kasus-kasus pemukiman bantaran sungai dan ruang publik lainnya.

Videofilm penggusuran: Multimedia memulai langkah baru dengan memproduksi video film kasus-kasus RMK sebagai sarana advokasi dan pembentukan opini publik serta penyadaran dan penguatan pada RMK sendiri.

2002: Tahun yang berat dan penuh duka

Penggusuran, penggarukan, penangkapan anak-anak jalanan,pem/kebakaran kampung-kampung miskin terus berlangsung, sementara kondisi ekonomi rakyta miskin kota semakin memburuk. Organisasi rakyat miskin kota dalam jaringan upc melemah, ada trauma yang dalam, selain kesulitan ekonomi. Banjir besar menenggelamkan Jakarta

Advokasi banjir yang sangat intensif, melibatkan aliansi yang luas, hampir berhasil memaksa Gubernur mundur, sayang tidak terjadi.

Kemenangan dalam gugatan class action melawan Gubernur untuk kasus kekerasan Negara terhadap RMK.
Rasdullah, penarik becak, mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Satu langkah advokasi secara politis dan cultural untuk menyampaikan pesan kepada public tentang kriteria dan proses pencalonan Gubernur, mengoreksi praktek money politics, kekerasan, elitis dan korup dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta selama ini.

Kebakaran di kampung-kampung miskin. UPC melihat ini sebagai satu cara mudah dan murah menggusur pemukiman miskin kota di Jakarta. Langkah-langkah rescue dan advokasi dilakukan untuk ini.

Pelatihan CO (Community organizer) untuk menambah kawan secara nasional, upc membuka pelatihan CO selama 1 bulan yang diikuti oleh para aktivis NGO dari berbagai kota. Ternyata cara ini tidak terlalu efektif untuk menumbuhkan tenaga-tenaga CO yang cakap. Ini karena waktu yang dibutuhkan untuk pelatihan sesungguhnya jauh lebih banyak dari sekedar 1 bulan, selain berbagai permasalahan lain. Kegiatan ini menghasilkan pelajaran penting untuk upc, yang kemudian memutuskan mengganti strategi dengan magang minimal 3 bulan, tidak lagi pelatihan formal kelas dan lapangan yang pendek.

Berbagai media prngorganisasian basis. UPC mulai merambah pada berbagai media pengorganisasian secara lebih beragam: community center, community radio, daur ulang dan pengolahan sampah, pertanian kota, dan kesehatan alternative sebagai satu paket kegiatan dalam satu komunitas.

Asian People’s Dialog. Pertemuan RMK tingkat Asia dan Afrika, untuk memperluas jaringan dan kesempatan RMK saling berlajar dan memperkuat diri, selain memperkuat jaringan nasional.

Pelatihan CL (community leaders). Pelatihan pengorganisasian untuk CL dalam bentuk pelatihan kelas dilakukan dalam beberapa angkatan untuk memperkuat ketrampilan CL dalam menjangkau para anggota komunitas lain dan menyertakan mereka dalam kegiatan pengorganisasian. Sekitar 50 CL dari kampung dan becak mengikuti pelatihan ini dalam beberapa angkatan, dilanjutkan dengan tugas lapangan yang dimonitor secara kontinyu dan sistematik.

2002 -2011: Tahap pemberian alternative bagi rakyat

Rekonstruksi tsunami Aceh yang berhasil membangun 3.330 rumah di 23 desa dengan pendekatan “people driven”. Mendapatkan Dubai Awards best practice dan menjadi finalis di award yang diselenggarakan UN-Habitat. Bencana bisa dijadikan peluang untuk menjangkau rakyat secara luas, proses ini bisa cepat selesai dan kualitas baik karena rakyat dilibatkan betul dalam setiap prosesnya.

Konsep alternative kampung Strenkali Surabaya. Warga yang tinggal di pemukiman pinggir kali Surabaya menolak digusur dengan menawarkan konsep alternative “jogo kali:. Konsep penataan kampong yang ,mengintegrasikan pemukiman dengan sungai. Berbagai pihak dilibatkan mulai dari hidrolog, sosiolog, ahli hukum, dan lain-lain untuk menyusun konsep ini dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa warga bisa tinggal di bantaran sungai dengan penanganan yang tepat.. tahun 2007 DPRD Jawa timur akhirnya mensahkannya perda tentang strenkali yang mengamanatkan penataan pemukiman bukan penggusuran.

Kontrak politik dengan calon Walikota Makassar 2009. Strategi ini ini diambil dengan pertimbangan demokratisasi lebih bisa terjadi di tingkat kota dan kabupaten dan menciptakan kontrol yang kuat dari warga kota kepada penguasa. Kita berhasil mengumpulkan 65 ribu tanda tangan warga miskin. Yang paling banyak bekerja adalah ibu-ibu anggota KPRM (Komite Perjuangan Rakyat Miskin) makassar. Dengan dukungan dari UPC, 2010 Walikota Makasar menghadiri UNISDR, di Shanghai DRR forum. Kota Makasar ikut kampanye “My city is getting ready”, kampanye kesiagaan bencana di tingkat kota.

Mulai tahun 2009, upc memutuskan menghentikan donor asing sebagai bagian dari prinsip. Proses menjadi mandiri dan benar2 swadaya tidak mudah. Perubahan yang ideologis juga berakibat secara fisik material dalam gerakan. Pencarian dana difokuskan pada penggalian dari public dalam negeri dan penguatan basis ekonomi rakyat. UPC bekerja sama dengan Dompet Dhuafa menjaring dana public.

Tahun 2012 UPC bekerja sama dengen kementerian social RI dan pemerintah kota kendari melakukan program penanggulangan kemiskinan secara integrative, perspektif bencana dan berbasis pada partisipasi warga. Kampong nelayan Bungkutoko Kendari, Sulawesi tenggara dijadikan sebagai pilot proyek program kerja sama tesbut. Pemerintah kota Kendari menyediakan lahan 1.8 hektar, kementrian social RI mendanai program bedah kampong, kelompok usaha bersama (kube) dan sarana lingkungan (sarlin). Prpgram tersebut berhasil diselesaikan dalam waktu 100 hari dan diresmikan oleh Menteri sosial Salim segaf aljufri pada 16 Mei 2012. Program integrative tersbut kemudian digunakan oleh Kementerian sosial RI sebagai kebijakan nasional.

2013 kontrak politik dengan calon Gubernur DKI Jakarta Joko widodo. JRMK (Jaringan Rakyat miskin kota (JRMK) Jakarta mengajukan 3 tuntutan kepada Jokowi: !. stop penggusuran tapi penataan pemukiman, 2. legalisasi dan perlindungan pekerja sector informal, 3. Melibatkan rakyat dalam penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja daerh) dan RTRW (Rencana tata Ruang dan Wilayah). Setelah Jokowi terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta JRMK dan UPC mengajukan konsep penataan pemukiman di waduk pluit, Jakarta utara. Proses negosiasi masih sedang berjalan.