SEJARAH UPC

2001: Tahun yang berat untuk Rakyat miskin kota dan UPC

Kekerasan negarayang terjadi pada Rakyat Miskin Kota dan kesulitan-kesulitan internal di UPC.
Semester I

Jaringan becak dan kampung menguat, pengorganisasian dan advokasi berbagai isu lewat berbagai langkah berlangsung. RMK mempunyai rasa percaya diri yang tinggi dan bersemangat.

Semester II

Konferensi penarik becak. Konferensi pertama para pengemudi becak Jakarta, dihadiri sekitar 120 orang, mewakili 9000 pengemudi becak di Jakarta, dan menghasilkan terbentuknya SEBAJA (Serikat Becak Jakarta).

Penggarukan becak, pedagang kaki lima dan anak jalanan secara massif dan intensif (mulai Agustus sampai akhir tahun).

Kerusuhan Roxy (Agustus). Para tukang becak dan pelaku ekonomi informal lainnya yang marah atas perlakuan penguasa kota melawan, satu petugas Trantib mati dalam kerusuhan yang terjadi. Tujuh orang pelaku ekonomi informal ditangkap sebagai terdakwa pembunuhan petugas Trantib tersebut.

Peristiwa Roxy mengawali deretan peristiwa kekerasan yang marak dalam konflik antara penguasa kota dan RMK, khususnya pelaku ekonomi informal.

Penangkapan mahasiswa Jerman yang sedang berkunjung ke kampong sebagai tamu upc, dijadikan kambing hitam peristiwa Roxy, sebagai upaya menyudutkan upc secara legal dan politis.

Paralegal kampung: Penggusuran kampung Karang Anyar terjadi. Warga menggugat Gubernur, PT. KAI dan Brimob ke pengadilan. Pengacara untuk warga Karang Anyar berasal dari warga sendiri, 2 orang dari antara korban. Gugatan ke pengadilan dengan para-legal orang-orang kampung ini merupakan terobosan besar, selain untuk penumbuhan sikap kritis dan pendidikan hukum bagi rakyat, juga membuka ruang alternative dalam pendekatan litigasi utuk kasus-kasus rakyat miskin.

Advokasi menentang APBD DKI Jakarta yang anti-poor dan tidak adil. Langkah advokasi ini juga menjadi langkah pelopor yang kemudian diikuti oleh banyak kota.

Pembangkangan sipil. Advokasi untuk mengubah APBD DKI Jakarta juga mengangkat ide pembangkangan sipil, menyeru kepada warga kota untuk secara kolektif tidak membayar pajak. Walaupun seruan ini tidak berhasil terjadi dalam tindakan, ide ini telah memberi inspirasi kepada gerakan perlawanan terhadap status quo.

Tim Pencari Fakta Internasional. Bersama ACHR (Asian Coalition of Housing Right), UPC mengorganisasikan satu tim pencari fakta untuk kekerasan negara yang dilakukan penguasa kota Jakarta terhadap rakyat miskin kota. Tim melibatkan tokoh internasional dari Korea, Filipina, Komnas Perempuan dan individu Komnas HAM.

Eksposure ke Korea. Dua orang CO, Edi Saidi dan M. Gamulya mengikuti program eksposure ke Korea Selatan selama 1 bulan sebagai bagian dari program peningkatan wawasan, keahlian dan keahlian staf upc. Eksposure singkat ke India juga diikuti oleh 2 orang CL dan 1 CO upc.

Penguatan jaringan nasional. Jaringan ‘Kota untuk Semua’ tidak berlanjut setelah sekitar dua tahun berlangsung. UPC mengadakan pertemuan yang mengundang NGO dan aktivis pendamping masalah kemiskinan kota dari berbagai latar belakang pendekatan yang berbeda. Hasil yang dicapai tidak optimal karena para peserta heterogen dalam hal visi dan pendekatan, namun upaya membentuk jaringan berhasil dimulai.

Dialog rutin dengan BPN (Badan Pertanahan nasional) untuk kasus-kasus tanah RMK. Satu bentuk advokasi baru, yang tidak bersifat konfrontatif tetapi lebih dialogis dilakukan upc. BPN yang cenderung lebih kooperatif dan terbuka memberikan kesempatan dilakukannya dialog yang konstruktif untuk memecahkan masalah-masalah tanah untuk RMK yang relative pelik.

Dialog dengan Kimpraswil, sebagaimana juga dengan BPN, berlangsung secara relatif intensif untuk kasus-kasus pemukiman bantaran sungai dan ruang publik lainnya.

Videofilm penggusuran: Multimedia memulai langkah baru dengan memproduksi video film kasus-kasus RMK sebagai sarana advokasi dan pembentukan opini publik serta penyadaran dan penguatan pada RMK sendiri.

Halaman: 1 2 3 4