Forum Kampung Kota : Tolak Ahok

Share:

Kedua, terkait dengan yang pertama, kami menyampaikan keprihatinan, kekecewaan atas orientasi dan kinerja kebijakan Pemprov DKI yang dipimpin Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dalam mengelola Jakarta. Lima kelompok data berikut sekadar beberapa contoh:

  1. Tentang peningkatan angka kemiskinan di ibukota. Data BPS menyebutkan Indeks Gini di Jakarta (indeks berisi ketimpangan distribusi hasil pembangunan) melompat dari 0,43 pada 2014 menjadi 0,46 pada 2015. Ini menunjukkan ketimpangan sosial ekonomi di Jakarta semakin serius.
    Data BPS juga menunjukkan bahwa dari September 2015 ke Maret 2016 jumlah orang miskin bertambah sebesar 5.630 orang. Data ini menunjukkan rendahnya kinerja Pemprov DKI yang dipimpin Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dalam meningkatkan kesejahteraan warga miskin.
  2. Tentang peningkatan penggusuran warga miskin. Kemiskinan yang terus bertambah berbanding lurus dengan frekuensi penggusuran terhadap warga miskin. Data LBH Jakarta menunjukkan bahwa selama tahun 2015 terjadi 113 kasus penggusuran paksa oleh Pemprov DKI. Total jumlah korban sebanyak 8.145 KK dan 6.283 unit usaha. Sebanyak 67% di antaranya dibiarkan tanpa solusi. Penggusuran membuat kualitas hidup rakyat memburuk. Mereka tak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga kehidupan secara keseluruhan. Pemprov DKI melalui Gubernur Basuki Tjahaha Purnama menyatakan bahwa di tahun 2016 penggusuran warga di 325 kampung dan jelang Pilkada akan terus dilakukan.
  3. Tentang penggunaan instrumen kekerasan terhadap penggusuran. Penggusuran paksa terhadap warga miskin dilakukan menggunakan instrumen kekerasan dan melibatkan tentara. Dari 113 kasus penggusuran, 65 kali TNI terlibat dalam penggusuran tersebut. Ini bertentangan dengan UU No 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). UU tsb menyebutkan bahwa TNI hanya memiliki kewenangan dalam isu pertahanan, bukan keamanan (yang menjadi tugas kepolisian) dan ketertiban umum (yang menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja).
  4. Tentang menguatnya keberpihakan pada korporasi dalam orientasi kebijakan Pemprov DKI. Hasil kajian yg dilakukan Mahmud Syaltout (Doktor Hukum lulusan Universitas Sorbonne, Perancis) terhadap dokumen hukum yang ada dalam website Pemprov DKI, dengan materi 10 produk peraturan terkait reklamasi di Teluk Jakarta, menggunakan instrumen CAQDAS (Computer Assisted Qualitative Data Analysis) dan perangkat halus MAXQDA 12, ditemukan kuatnya orientasi kebijakan Pemprov DKI terhadap korporasi, ketimbang terhadap warga. Dari dokumen regulasi tsb ditemukan kata “reklamasi” disebut sebanyak 632 kali, kata “korporasi” sebanyak 123 kali, dan kata “rakyat” atau “masyarakat” sebanyak 31 kali. Artinya, orientasi kebijakan Pemprov DKI lebih berorientasi pada korporasi besar, daripada terhadap warga miskin di ibukota. Keberpihakan pada korporasi dapat dilihat dari Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 tentang “Pengenaan Kompensasi terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan”. Kebijakan ini memberikan kuasa absolut pada gubernur untuk memberikan izin meninggikan bangunan berdasarkan “rumus kompensasi peninggian bangunan”, tanpa batas. Peraturan ini melecehkan produk regulasi terkait seperti UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang, Perda No 1/2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Perda No 1/2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Bukan hanya itu, peraturan ini mengganggu dua hal lain: (a) aspek Keselamatan dan Keamanan yang tercantum dalam UU No 1/2009 tentang Penerbangan dan UU No 34/2004 tentang TNI, khususnya di bidang Operasi Pertahanan Udara; (b) Hancurnya simbol arsitektur transportasi di Jakarta seperti Jembatan Simpang Semanggi.
  5. Tentang melemahnya kegiatan kebebasan berpendapat di ibukota. Dalam beberapa bulan terakhir, ada 6 pemaksaan pembatalan acara di Jakarta. Selain itu, Pemprov DKI membatasi lokasi kegiatan demonstrasi di Jakarta, sesuai dengan Pergub No 288 tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka. Pemprov melalui gubernur juga mengusulkan mengisi water canon dengan bensin untuk mengatasi pengunjuk rasa. Kebijakan ini sebuah langkah mundur bagi demokrasi di Indonesia.

Perlu disampaikan, uraian kelima poin di atas, tidak mengabaikan upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI, khususnya pemimpinnya. Gubernur DKI ini adalah pemimpin tegas dan bisa diharapkan membenahi beragam kebuntuan dalam tubuh birokrasi Pemprov DKI. Dia telah mencurahkan energi melakukan penataan good governance dan mendorong praktek transparansi dan akuntabilitas di internal birokrasi.

Halaman: 1 2 3

Jika Anda menyukai artikel di situs ini, silahkan input Email Anda pada Form yang disediakan, lalu Klik Untuk Berlangganan. Dengan begitu, Anda akan berlangganan setiap update artikel terbaru UPC gratis via FeedBurner ke Email Anda.

Artikel Lainnya