JRMK Lampung Gelar Aksi Damai

Share:

Aksi damai dilakukan aktivis Jejaring Rakyat Miskin Kota (JRMK) Lampung di Bundaran Tugu Gajah Bandar lampung. Aksi diawali dengan pemotongan nasi tumpeng yang dilanjutkan dengan berbagai orasi dan pembacaan tuntutan.

Dalam aksinya, JRMK mempersoalkan kebijakan Pemkot Bandarlampung yang dinilai sudah melindungi para investor yang jelas-jelas menyengsarakan rakyat. “Contohnya, penggerusan Bukit PJR yang mengakibatkan banjir di Kampung Gunung Agung serta aktifitas bongkar muat batubara di Sukaraja yang mengakibatkan terjadinya polusi udara dan penecemaran laut,” ucap Heri Usman, Koordinator JRMK Lampung.
aksi-damai-JRMK-Lampung-2
Menurut Herri, selain dua persoalan itu, keberadaan Pabrik Bumiwaras yang memiliki tiga saluran air yang saluran pembuangannya ke laut sudah mencemari air laut. “Perda RTRW No 10 Tahun 2011 juga sudah membuat pemukiman warga pesisir pantai bandarlampung sepanjang 27 km yang dihuni sekitar 15 ribu jiwa terancam digusur. Apakah ini yang disebut dengan bencana?,” tandasnya.

Padahal lanjut Heri, secara sosial ekonomi, kampung-kampung yang ada di pesisir pantai Bandarlampung merupakan fenomena menarik karena keberagaman corak sosial dan ekonominya. “Secara sosial, kampung pesisir selalu dicirikan sebagai komunitas dengan tingkat kebersamaannya yang selalu terjaga. Di kampung pesisir, ditemukan berbagai bentuk kegiatan ekonomi yang beragam sebagai perwujudan komunitas kampung yang survive,” paparnya.
aksi-damai-JRMK-Lampung-3
Dari gambaran dan analisa itu, JRMK mengajukan empat tuntutan yakni stop penggerusan bukit PJR, stop Stockpile Batubara Sukaraja, Hentikan Pabrik CV Bumiwaras membuang limbah ke laut dan revisi Perda RTRW no 10 tahun 2011. JRMK juga memberikan beberapa rekomendasi yang isinya meminta kepada Pemkot Bandarlampung guna melakukan renovasi partisipatori terhadap kampung-kampung pesisir yang selama ini dianggap kumuh. Kemudian, renovasi dilakukan secara otonom dan mandiri oleh warga komunitas dalam bentuk pemberian fasilitas kredit dari pemerintah. Rekomendasi terakhir JRMK yakni perusahaan yang dianggap sebagai pendapatan kota guna diperiksa kembali izin-izinnya. Apakah, surat izin yang dimiliki masih sesuai dengan peraturan yang ada atau malah sebaliknya.

via: media pringsewu

Jika Anda menyukai artikel di situs ini, silahkan input Email Anda pada Form yang disediakan, lalu Klik Untuk Berlangganan. Dengan begitu, Anda akan berlangganan setiap update artikel terbaru UPC gratis via FeedBurner ke Email Anda.

Artikel Lainnya