Ilegalitas, penggusuran yang sistematis dan tidak tertatanya sektor informal di kota besar seperti Jakarta, adalah sejarah kegagalan tata kota dalam mengadopsi atau “mempribumikan” perekonomian rakyat. Kegagalan ini terus dipaksakan oleh sekian gubernur yang memerintah Jakarta. Setiap gubernur seperti tertantang untuk menertibkan sektor informal dalam arti "menghabiskan" mereka dan bukan "menatanya".


Sementara sejarah juga membuktikan bahwa sektor informal merupakan pertahanan perekonom rakyat, sekaligus "pasar dan lapangan kerja antara" ketika krisis ekonomi melanda.


Mata rantai sektor informal adalah rajutan gelang karet yang lentur saling berkait satu sama lainnya antara kaki lima, wa-rung nasi, MCK, sewa rumah, becak, pasar, juga mata rantai yang terus menjalin hubungan antara kota dan desa. Perimbangan antara ekonomi makro-mikro, dan antara globalisasi dengan kekuatan lokal.


Kini Jakarta berduka, penggusuran terhadap alat usaha rakyat sedang dilakukan penguasa kota secara intensif, kebakaran mulai terjadi di beberapa kampung padat.

Isu sara juga mulai ditiupkan kembali, mobilisasi etnis dan agama yang hanya menghasilkan jerami kering untuk api yang bisa dipakai membakar apa saja. Rasialisme dalam bentuk apaun, termasuk reproduksi yang panjang dan laten atas stigma rakyat miskin di kota, adalah virus di dalam sejarah -- di dalam pikiran siapapun yang gagal melihat manusia dan kebersamaan.