KRPM dan JERAMI, Peringati Hari Habitat

Komite perjuangan Rakyat Miskin Makassar (KPRM) bersama Jejaring Rakyat Miskin Indonesia (JERAMI), gelar  Pawai  dan dialog di hari habitat IV. Kegiatan yang diikuti warga dari berbagai kampung di kota Makassar ini, berlangsung pada tanggal  16 oktober 2016. Saat pawai dari monumen mandala – lapangan karebosi.  Massa aksi yang berjumlah tidak kurang dari 500 orang, berjalan sambil  membawa pataka dan spanduk bertuliskan berbagai masalah yang dihadapi warga  miskin kota Makassar.

Dalam orasinya, Safrullah dari  Urban poor consortium menerangkan bahwa, berbagai   kebijakan pemerintah  cenderung diskriminatif terhadap  rakyat miskin.   “kita mendambakan kota yang adil untuk semua, kota bukan hanya untuk orang kaya sementara rakyat miskin digusur mata pencaharian dihilangkan”. Pungkas Safrullah, yang selama ini bekerja mendampingi Warga Miskin kota Makassar.

Mengawali sesi dialog, Nawir yang siang itu  bertugas memfasilitasi dialog  menerangkan   meski  pemerintah sudah berbuat banyak, masih ada banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat miskin kota. “ada persoalan yang sebetulnya sudah berulang, tapi  ada juga  masalah yang baru. Kita berharap dari dialog hari ini kita bisa mendapatkan gambaran seperti apa kebijakan pemerintah juga tentunya pemerintah  juga mendapatkan gambaran  tentang kondisi yang sebenarnya dihadapi oleh rakyat miskin kota makassar”.

Pemerintah kota   yang siang itu diwakili oleh Ibrahim saleh mencoba merespon berbagai issu yang diangkat oleh  massa aksi melalui atribut aksi (spanduk dan  pataka).   Sekda mengaku bahwa   pemerintah kota telah melakukan berbagai  terobosan program untuk   pengentasan kemiskinan. Ada 9  program diantaranya, Aparong,  Longgar, Lorong Smart,  Usaha industri rumahan juga  layanan kesehatan gratis. Untuk program KIS misalnya, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 48 Milyar. Dana  itu  akan  dibayarkan untuk iuran bagi 172 ribu  penerima KIS  PBI (penerima bantuan Iuran),  namun hingga kini baru 162 ribu yang mendapatkan KIS PBI. Terang Ibrahim Saleh.

Menanggapi soal   maraknya penggusuran yang terjadi di berbagai kota,  Ibrahim menegaskan bahwa  selama  Deny  Pomanto menjabat tidak  akan ada penggusuran. Untuk mengatasi   persolan  permukiman, pemerintah kota menjalankan program Apartemen Lorong (aparong) dan Lorong Garden (Longgar) kedua program  ini diharapkan bisa menyediakan rumah  dengan harga terjangkau serta dapat mengatasi persoalan sampah  perkotaan. Untuk program perumahan, pemerintah kota menargetkan, ditahun 2018 mendatang, semua orang sudah  punya rumah sehat dan layak huni. Kata  Ibrahim.

Bersama Sekda kota makassar, turut hadir Perwakilan dari Dinas PU pengairan,  Perumahan, PLN, dan PDAM Kota Makassar. Sangat disayangkan  Badan Pertanahan Nasional kota Makassar,  mangkir dari dialog. Massa aksi mengaku kecewa atas ketidak hadiran BPN. Persoalan paling mendasar yang dihadapi oleh sebagian  besar rakyat miskin kota adalah  soal tanah tempat tinggal. Pasalnya meski  telah menghuni  tanah  tempat tinggal 10 – 30 tahun lamanya,  rakyat miskin kota tetap saja kesulitan mengurus alas hak tanah.

Saat   diberi kesempatan  menanggapi, Puluhan orang dari berbagai kampung berkesempatan bicara. Satu-persatu menyampaikan masalah yang  sedang mereka  hadapi. Beberapa point yang menjadi  perhatian massa aksi yaitu  Pertama,   tentang tanah dan rumah, warga meminta  agar pemerintah tidak semena-mena  melakukan penggusuran. Baharuddin dari pesisir Tallo misalnya menegaskan “kami punya hak  untuk tinggal dikampung kami sekarang, kami semua  mengantongi ktp  jadi  bukan penduduk illegal”. Kedua,   terkait  kelangkaan air bersih,   berbagai kampung  miskin kota   Makassar mengalami hal ini,   bukan soal keterbatasan volume air atau sarana prasarana seperti yang dikemukakan oleh  narasumber.  Justru    kelangkaan air yang dirasakan oleh penghuni kampung-kampung miskin  kota makassar, disebabkan karena   timpangnya pengaturan distribusi air. Sebagai contoh, Saing warga Maccini sombala, menurutnya ada ketidakadilan  dari   cara  pengelolah mendistribusi air ”mengapa   kampung kami susah dapat air sementara  perumahan  mewah yang  ada diseberang kami justru  airnya tidak pernah macet” terang saing. Hal  senada juga diungkapkan oleh Emi,  warga  kampung  kassi-kassi. Ketiga,  berbagai program layanan sosial dan kesehatan yang dilakukan pemerintah  masih  banyak ketimpangan dan cenderung tidak tepat sasaran, misalnya   “banyak   pemegang KIS  PBI yang tidak seharusnya dapat justru malah dapat, yang seharusnya dapat malah  tidak dapat”,  terang Dg. Caya dari  pabaeng-baeng. “Anehnya ada  orang yang sudah meninggal tapi masih dapat kis, itukan merugikan pemerintah sendiri”  Sambungnya.

Tema  yang diusung oleh  KPRM dan JERAMI  di hari habitat  tahun ini,  yaitu   kota yang adil untuk semua. Maksud dari tema tersebut yaitu Rakyat miskin Kota berharap agar pembanguna kota berjalan tanpa harus menyisihkan rakyat kecil sebagai  korban. Seperti yang terjadi  di Jakarta pemerintah lebih memilih  memberikan tanah hunian rakyat miskin kepada  pengemban dengan cara mencap kampung miskin  sebagai  kampung illegal, kumuh dan pembawa masalah bagi kota. (Frd)