KRPM dan JERAMI, Peringati Hari Habitat

Komite perjuangan Rakyat Miskin Makassar (KPRM) bersama Jejaring Rakyat Miskin Indonesia (JERAMI), gelar Pawai dan dialog di hari habitat IV. Kegiatan yang diikuti warga dari berbagai kampung di kota Makassar ini, berlangsung pada tanggal 16 oktober 2016. Saat pawai dari monumen mandala – lapangan karebosi. Massa aksi yang berjumlah tidak kurang dari 500 orang, berjalan sambil membawa pataka dan spanduk bertuliskan berbagai masalah yang dihadapi warga miskin kota Makassar.
Dalam orasinya, Safrullah dari Urban poor consortium menerangkan bahwa, berbagai kebijakan pemerintah cenderung diskriminatif terhadap rakyat miskin. “kita mendambakan kota yang adil untuk semua, kota bukan hanya untuk orang kaya sementara rakyat miskin digusur mata pencaharian dihilangkan”. Pungkas Safrullah, yang selama ini bekerja mendampingi Warga Miskin kota Makassar.
Mengawali sesi dialog, Nawir yang siang itu bertugas memfasilitasi dialog menerangkan meski pemerintah sudah berbuat banyak, masih ada banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat miskin kota. “ada persoalan yang sebetulnya sudah berulang, tapi ada juga masalah yang baru. Kita berharap dari dialog hari ini kita bisa mendapatkan gambaran seperti apa kebijakan pemerintah juga tentunya pemerintah juga mendapatkan gambaran tentang kondisi yang sebenarnya dihadapi oleh rakyat miskin kota makassar”.
Pemerintah kota yang siang itu diwakili oleh Ibrahim saleh mencoba merespon berbagai issu yang diangkat oleh massa aksi melalui atribut aksi (spanduk dan pataka). Sekda mengaku bahwa pemerintah kota telah melakukan berbagai terobosan program untuk pengentasan kemiskinan. Ada 9 program diantaranya, Aparong, Longgar, Lorong Smart, Usaha industri rumahan juga layanan kesehatan gratis. Untuk program KIS misalnya, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 48 Milyar. Dana itu akan dibayarkan untuk iuran bagi 172 ribu penerima KIS PBI (penerima bantuan Iuran), namun hingga kini baru 162 ribu yang mendapatkan KIS PBI. Terang Ibrahim Saleh.
Menanggapi soal maraknya penggusuran yang terjadi di berbagai kota, Ibrahim menegaskan bahwa selama Deny Pomanto menjabat tidak akan ada penggusuran. Untuk mengatasi persolan permukiman, pemerintah kota menjalankan program Apartemen Lorong (aparong) dan Lorong Garden (Longgar) kedua program ini diharapkan bisa menyediakan rumah dengan harga terjangkau serta dapat mengatasi persoalan sampah perkotaan. Untuk program perumahan, pemerintah kota menargetkan, ditahun 2018 mendatang, semua orang sudah punya rumah sehat dan layak huni. Kata Ibrahim.
Bersama Sekda kota makassar, turut hadir Perwakilan dari Dinas PU pengairan, Perumahan, PLN, dan PDAM Kota Makassar. Sangat disayangkan Badan Pertanahan Nasional kota Makassar, mangkir dari dialog. Massa aksi mengaku kecewa atas ketidak hadiran BPN. Persoalan paling mendasar yang dihadapi oleh sebagian besar rakyat miskin kota adalah soal tanah tempat tinggal. Pasalnya meski telah menghuni tanah tempat tinggal 10 – 30 tahun lamanya, rakyat miskin kota tetap saja kesulitan mengurus alas hak tanah.
Saat diberi kesempatan menanggapi, Puluhan orang dari berbagai kampung berkesempatan bicara. Satu-persatu menyampaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Beberapa point yang menjadi perhatian massa aksi yaitu Pertama, tentang tanah dan rumah, warga meminta agar pemerintah tidak semena-mena melakukan penggusuran. Baharuddin dari pesisir Tallo misalnya menegaskan “kami punya hak untuk tinggal dikampung kami sekarang, kami semua mengantongi ktp jadi bukan penduduk illegal”. Kedua, terkait kelangkaan air bersih, berbagai kampung miskin kota Makassar mengalami hal ini, bukan soal keterbatasan volume air atau sarana prasarana seperti yang dikemukakan oleh narasumber. Justru kelangkaan air yang dirasakan oleh penghuni kampung-kampung miskin kota makassar, disebabkan karena timpangnya pengaturan distribusi air. Sebagai contoh, Saing warga Maccini sombala, menurutnya ada ketidakadilan dari cara pengelolah mendistribusi air ”mengapa kampung kami susah dapat air sementara perumahan mewah yang ada diseberang kami justru airnya tidak pernah macet” terang saing. Hal senada juga diungkapkan oleh Emi, warga kampung kassi-kassi. Ketiga, berbagai program layanan sosial dan kesehatan yang dilakukan pemerintah masih banyak ketimpangan dan cenderung tidak tepat sasaran, misalnya “banyak pemegang KIS PBI yang tidak seharusnya dapat justru malah dapat, yang seharusnya dapat malah tidak dapat”, terang Dg. Caya dari pabaeng-baeng. “Anehnya ada orang yang sudah meninggal tapi masih dapat kis, itukan merugikan pemerintah sendiri” Sambungnya.
Tema yang diusung oleh KPRM dan JERAMI di hari habitat tahun ini, yaitu kota yang adil untuk semua. Maksud dari tema tersebut yaitu Rakyat miskin Kota berharap agar pembanguna kota berjalan tanpa harus menyisihkan rakyat kecil sebagai korban. Seperti yang terjadi di Jakarta pemerintah lebih memilih memberikan tanah hunian rakyat miskin kepada pengemban dengan cara mencap kampung miskin sebagai kampung illegal, kumuh dan pembawa masalah bagi kota. (Frd)