Power from Below: Gerakan Perempuan Miskin Kota di Makassar

Jaringan becak dibentuk oleh KPRM pada tahun 2003 setelah mengikuti pertemuan nasional di Kaliurang, Yogyakarta, yang diwakili oleh Dg Beta, tukang becak pangkalan Barukang di Pannampu. Awalnya, tukang becak juga punya kelompok tabungan dengan ketua Dg Beta, dan bendaharanya Rukiah. Kemudian, pada 11-13 Mei 2003 dilakukan dialog kebijakan becak dan sosialisasi konggres becak yang dihadiri Rasdullah (SEBAJA-Jakarta), Danu Supriono (PPBS-Solo) dan Edi Saidi (UPC) di Makassar. Dari acara-acara ini jaringan becak lebih terkonsolidasi dan berkomitmen untuk memperluas jaringan becak.

Nama jaringan organ becak waktu itu KPBM-Kelompok Pengemudi Becak Makassar yg bermarkas di kampung Lette kec. Mariso, dengan kordinatornya adalah Dg. Alle. Peranan pak Masdar atas PBM ini sangat besar karena dia juga juragan becak yang dpt dana PKM dengan pengadaan becak 10 unit. Kelompok becak macet sampai tahun 2005, dan pada tahun 2006, dibentuk lagi organisasi jaringan becak (Persatuan Becak Makassar), tapi hanya bertahan satu tahun.

Selain becak, jaringan organisasi pedagang juga dibentuk pada aksi pedagang ikan Sudiang di DPRD Kota. Aksi berhasil mempertahankan lokasi berjualan pedagang ikan di pinggir jalan perbatasan kota.

KPRM juga berperan dan melakukan perluasan jaringan antar kota dengan keterlibatan dua pengurusnya (Tante Nok dan Rukia) dalam pembentukan kelompok tabungan harian di Manado dan Kendari pada akhir Juni 2004. Dengan upaya ini, kelompok tabungan di dua kota ini kemudian menjadi bagian dari Uplink/Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Indonesia.

Jaringan vertikal KPRM juga meluas, tidak hanya dengan ornop atau aktivis gerakan sosial saja tetapi juga merambah ke akademisi, wartawan, politisi dan pejabat-pejabat pemerintah. Untuk tingkat nasional dan internasional, jaringan dikoordinasikan oleh sekretariat nasional UPLINK (JRMK – Jaringan Rakyat Miskin Kota).

Pengembangan jaringan vertikal dilakukan dengan terlibat dalam pelbagai acara seperti pelatihan, seminar, aksi solidaritas, demonstrasi dan sebagainya. Tidak sekedar pasif, KPRM juga aktif mengundang pelbagai kalangan untuk terlibat, mendukung serta datang di kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Jaringan di pemerintahan atau birokrasi terbentuk acapkali setelah KPRM melakukan protes atau demonstrasi ke dinas terkait khususnya yang berhubungan dengan pelayanan hak-hak rakyat miskin atau publik. Misalnya jaringan dengan dinas kependudukan dan catatan sipil terjadi setelah KPRM melakukan aksi menuntut biaya akte kelahiran gratis sesuai aturan per-undang-undangan. Kemudia juga jaringan dengan Bulog terbentuk setelah KPRM memprotes buruknya penangangan program RASKIN (beras untuk rakyat miskin), khususnya soal kualitas beras dan distribusi yang tidak tepat. Demikian halnya dengan jaringan dengan Dinas Pendidikan, Kesehatan, BPN, BPM, BPS, bahkan dengan kepolisian kota, terbentuk melalui tekanan massa. Jaringan yang luas yang dimiliki KPRM menjadi salah satu elemen akan keberhasilan advokasi serta pemenuhan hak-hak dasar anggotanya.