Power from Below: Gerakan Perempuan Miskin Kota di Makassar

Setelah deklarasi dan terbentuknya tim formatur, beberapa aktivis yang mendorong pembentukan KPRM merasa tugasnya sudah selesai di situ, sehingga beberapa mulai tidak aktif terlibat lagi bahkan mulai meninggalkan KPRM. Yang masih tersisa adalah Nawir, Ado, Bur Jati dan Albert. Terbatasnya aktivis pendamping ini juga mempengaruhi ruang lingkup aktivitas KPRM yang terfokus di kota Makassar. Ada beragam sebab mengapa beberapa penggagas awal pergi. Misalnya ada peristiwa konflik di perkebunan Lonsum, Bulukumba tahun 2003 yang menyebabkan beberapa aktivis yang menjadi inisiator KPRM lari ke Palu. Selain itu ada juga pertentangan pikiran mereka soal gerakan rakyat ini, terutama mengenai format gerakan yang berangkat dan bertindak dari bawah.

Organisasi, Kepengurusan dan Para Perempuan
Membutuhkan waktu selama lima bulan setelah deklarasi untuk persiapan dilakukan rapat kerja dan penyusunan pengurus KPRM. Rapat kerja formatur pertama dilakukan di kampung Lette, 26 Januari 2003 yang diikuti 19 orang dari Makassar. Inisiator dan sekaligus pendamping yang datang hanya Nawir dan Ado. Dalam pertemuan tersebut ditetapkan bentuk dan sifat organisasi.

Dalam rapat tersebut disepakati organisasi KPRM berbentuk persekutuan atau aliansi atau kumpulan wakil dari pelbagai organisasi rakyat (KSM) dan kelompok pendamping (LSM) yang bergerak di bidang penghapusan kemiskinan di perkotaan. Organisasinya bersifat semi-formal yang mengutamakan partisipasi, keswadayaan dan kesetiakawanan anggota. Pada Konggres II KPRM pada tahun 2008, terbentuklah AD/ART yang di dalamnya lebih dijelaskan soal sifat dan watak, tujuan, pokok-pokok perjuangan, prinsip dan lain sebagainya.5

Dalam AD/ART tahun 2008 tersebut nama Komite Pembebasan Rakyat Miskin Sulsel (KPRM-SS) sudah diganti dengan Komite Perjuangan Rakyat Miskin (KPRM). Perubahan satu kata dalam singkatan KPRM tersebut dilakukan dalam suatu pertemuan pengurus. Alasannya, kata pembebasan dirasakan sulit dijelaskan oleh masyarakat akar rumput. Dalam AD/ART tersebut juga lebih jelas kedudukan dan syarat-syarat anggota, anggota luar biasa dan pendamping.

Periode kepengurusan KPRM adalah 2 tahun, dan koordinator bisa dipilih kembali dalam kepengurusan berikutnya untuk satu kali lagi masa jabatan. Untuk kepengurusan awal, koordinator dipegang oleh Nurhawang, atau biasa dipanggil Tante Nok. Untuk wakil koordinator dijabat Abdul Kadir Dg. Limpo, sekretaris dipegang Masdar, dan bendahara oleh Rukia. Selain itu masih ada tiga divisi: divisi Penguatan Organisasi (Rusli Yogi, Dg. Kebo, Sujatmi), divisi pengembangan usaha dan pendanaan (Aminah, Dg. Naha, Dg. Alle), divisi advokasi (Mansur Mula, Awaluddin, Dg. Rimang).

Tante Nok terpilih menjadi koordinator karena paling menonjol saat itu, terkenal vokal dan berani menyatakan pendapatnya. Apalagi dia sudah berpengalaman menjadi anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang didampingi oleh LSM. Beberapa pengurus awal seperti Rukia dan Daeng Kebo juga anggota KSM yang menerima dana PKM (Program Keberdayaan Masyarakat). Karena mereka sering ikut pertemuan dan diskusi dengan aktivis LSM, maka tak heran lebih menonjol dari yang lain. Apalagi Masdar, sekretarisnya waktu itu, masih menjabat sebagai pegawai (sopir) di dinas pertanian, sehingga sulit meluangkan waktunya untuk organisasi. 6

Dari tahun 2002 sampai 2010, KPRM telah mengalami tiga kali kepengurusan. Kepengurusan tahun 2002-2006 dikoordinatori oleh Nurhawang atau Tante Nok, artinya Tante Nok terpilih selama dua peiode. Demikian juga kepengurusan Daeng Caya, yang berlangsung dari tahun 2006 sampai 2010. Pada tahun 2010, terjadi pergantian koordinator dari Daeng Caya ke Nurlina. Masa jabatan koordinator memang sudah dibatasi dalam AD/ART yang secara formal baru disahkan pada tahun 2008, yakni dua tahun dan bisa dipilih dalam satu periode lagi, tapi ternyata pergantian koordinator yang terjadi tidak selamanya berjalan lancar. Ada tarik menarik bahkan konflik antar kelompok dalam organisasi tersebut.