Perjuangan Organisasi Rakyat dalam Habitus Kampung dan Kota

Share:


Kisah nyata yang bisa menjelaskan pesimisme orang miskin dialami Dg Tene dan Emi, dua dari 22 warga eks penggusuran Karuwisi 2003 (salah seorang di antaranya adalah juga korban penggusuran PKL Pelabuhan Pelni tahun 2004). Kasus Karuwisi adalah sengketa tanah pertama yang manifes di Pengadilan Negeri Makassar tahun 1996. Meskipun sempat dinyatakan status-quo pada sekitar tahun 1998, atas intervensi ketua Komnas pada waktu itu, Baharuddin Lopa, keputusan Pengadilan Negeri Makassar dan Mahkamah Agung menjadi dasar tindakan pengosongan lokasi seluas 700 m², secara paksa oleh petugas PN dibantu kepolisian. Pembelaan mahasiswa, jaringan LSM lokal dan nasional, juga otoritas BPN, dan parlemen tidak bisa mengubah keputusan pengadilan. Dua tahun kemudian, Dg Tene dan Emi membeli tanah/rumah, masing-masing di kampung Bontoduri dan Kassi-kassi, pinggiran selatan kota Makassar. Setahun kemudian, warga kampung Bontoduri dan Kassi-kassi digugat oleh pengusaha real-estate, Idris Manggabarani dan Rizal Tandiawan dengan delik “penyerobotan tanah”.

Tahun 2006, kedua warga eks Karuwisi menjadi anggota Forwa Bontoduri dan Kassi-kassi. Mereka terlibat aktif dalam aksi-aksi menentang penggusuran. Mereka juga mendesak lembaga peradilan agar membuka sidang untuk umum. Perjuangan forum warga dibela oleh LSM, pengacara, mahasiswa, dan menjadi perhatian dari Komisi Yudisial. Pada tahun 2007dan 2008, PN Makassar menolak gugatan pengusaha. Dan saat ini, status hukum kedua kampung tersebut dalam proses banding penggugat di tingkat MA. Warga tergugat dari kedua kampung itu, dua kali menang di PN Makassar. Tetapi, mereka umumnya meragukan keberpihakan Mahkamah Agung. Keraguan ini mereka lebih disebabkan ketiadaan akses dan kontrol, serta image mafia perdilan.

Sengketa tanah dan penggusuran pada tahun 2004, dan 2006 – 2008 cukup tinggi dibanding sebelum reformasi. Sejauh yang dicatat KPRM dan Forum Kajian Kota[15]pada tahun 2004, dan antara tahun 2006 – 2008, sedikitnya 16 kasus sengketa tanah dan penggusuran tempat tinggal, serta; 19 kasus penggusuran PKL/kios di Makassar. Dari 35 kasus yang manifes, sedikitnya 1.613 KK kehilangan tempat tinggal, dan 583 PKL kehilangan tempat usahanya. Pelaku yang sering terlibat sengketa tanah adalah ahli waris tuan tanah, mafia/calo tanah, pengusaha/pengembang, pengacara dan kepentingan pejabat pemerintahan sendiri yang dibantu aparat penegak hukum (polisi dan hakim).

Sengketa tanah yang manifes berlanjut ke lembaga peradilan. Rakyat selalu dalam posisi tergugat, dan penggugatnya adalah pengusaha, atau pengusaha berlindung di balik mafia tanah. Rakyat yang digiring masuk ke pengadilan menunjukkan bahwa pengusaha atau pihak penggugat selalu merasa dalam posisi yang meyakinkan menang. Kemudian, pengusaha penggugat selalu membayar pengacara yang dikenal komersil, melawan pengacara bantuan hukum yang non-komersil. Pada saat terjadi penggusuran, pengacara bersama aparat pengadilan melibatkan aparat kepolisian dan sekelompok massa bayaran di lokasi. Semua ini membuktikan bahwa musuh orang-orang miskin telah melebihi kekuatan aparat negara.

Penyelesaian sengketa yang berbeda dialami Forwa Kampung Pisang. Sebanyak 20 rumah yang dibangun orang-orang miskin pada sekitar tahun 2002, di atas lahan yang luas seluruhnya 3,7 hektar. Warga membeli atau mengangsur pembayaran tanah dari penggarap. Pada tahun 2006, terjadi sengketa antara pengusaha yang mengaku ahli waris dan pengusaha yang mengaku berhak atas bukti pembelian tanah. Warga berada di antara dua pihak yang mengklaim sertifikat lahan tersebut. Salah satu pihak melibatkan aparat kelurahan, untuk merelokasi warga, tetapi tidak berhasil. Warga diuntungkan oleh keadaan status-quo tanah tersebut. Warga semakin kuat, ketika aparat kelurahan yang turut campur dalam sengketa dimutasi, dan Walikota terpilih menjanjikan adanya alternatif penyelesaian sengketa, yakni land-sharing.

2.4 Kontrak Politik
Upaya pembelaan hak atas tanah tempat tinggal orang-orang miskin menjadi agenda politik KPRM sejak dideklarasikan pada September 2002. Salah satu strateginya adalah melakukan pemetaan aspirasi dan menggalang dukungan seluas mungkin untuk mendesak calon Walikota menandatangani Kontrak Politik di hadapan massa dari berbagai kampung. Upaya ini terwujud pada tanggal 12 Oktober 2008.

Kontrak politik adalah praktik advokasi, suatu upaya terencana yang melibatkan berbagai sumberdaya dan kompetensi untuk mempengaruhi suatu kebijakan politik. Secara pragmatik, kontrak politik diartikan sebagai taktik untuk membuka jalur komunikasi politik, mempengaruhi perilaku (political will) dan visi politik kandidat. Kontrak politik tidak dibatasi sebagai strategi organisasi rakyat, lebih dari itu adalah pendidikan politik.

Proses pengorganisasian kontrak politik KPRM didukung oleh berbagai elemen Organisasi Rakyat (CO, paguyuban, tokoh-tokoh informal); elemen prodemokrasi (aktifis Ornop, Ormas, Mahasiswa); kelompok profesi (jurnalis, pengacara, arsitek), dan akademisi (intelektual organik). Pada level pengorganisasian dikerjakan dan dikoordinasi oleh elemen organisasi rakyat; level advokasi dimainkan kelompok prodemokrasi; dan level jaringan diperankan oleh kelompok profesi dan akademisi. Selama tiga bulan intensif kolaborasi itu didukung oleh jaringan lokal, regional, nasional dan internasional.

Pasca kontrak politik, pemerintah kota secara resmi mengefektifkan program IASMO Bebas, singkatan dari Ilham Arief Sirajuddin dan Supomo Guntur, yang mencakup pembebasan (subsidi) biaya layanan dasar akte kelahiran, KTP/KK, kesehatan dasar, pendidikan bagi warga yang tidak mampu, pemakaman dan pengantaran jenazah, serta subsidi bantuan hukum. Program populis ini dituangkan ke dalam Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwali).

3. Kontribusi Politik
Secara praktis, tuntutan dasar rakyat miskin mendapat respon dalam kebijakan pemerintah kota. Tetapi, hal itu saja belum cukup. Mereka masih berhadapan dengan kekuatan oligarki yang memonopoli pengelolaan sumberdaya ekonomi. Mereka mempertahankan sistim itu agar globalisasi kota dan neoliberalisme berkelanjutan. Saat ini kota bukan lagi habitus yang menjamin keselamatan warga dan kampung.

Seberapa besar kontribusi KPRM dalam proses politik tingkat kampung dan kota? Dan, seperti apa bukti komitmen politik pemerintah pada perlindungan hak atas pemukiman dan tempat usaha? Penjelasan atas kedua pertanyaan ini masih dalam proses pencatatan sepanjang jalan. Sejauh pengamatan setahun pasca kontrak politik, ada tiga “situasi objektif” yang sementara ini dicatat:

Pertama, komunikasi politik yang terbuka dengan walikota, memungkinkan dialog yang informal dan formal, mengevaluasi pencapaian aspirasi politik orang-orang miskin. Jalur komunikasi ini mempercepat respon dan penyelesaian tuntutan orang-orang miskin (problem solving), dan seringkali terjadi di luar mekanisme formal. Persoalannya kemudian, saluran aspirasi ini cenderung menyempit. Pemerintah kota masih meletakkan kontrak politik sebagai perjanjian politik terbatas pada KPRM.

Kedua, komitmen dan dukungan politik Walikota kepada KPRM untuk mencegah penggusuran dibuktikan secara terbatas pada gagasan program sertifikasi tanah di kampung Pa’baeng-baeng, land-sharing di Kampung Pisang, dan mediasi sengketa tanah di Bontoduri dan Bulogading. Di sisi lain, proyek penataan jalan raya menggusur pedagang trotoar, dan proyek modernisasi pasar meminggirkan habitat eknomi orang miskin. Kontradiksi kebijakan seperti ini mencerminkan sifat khas dari sebuah kekuatan ”blok politik”, dimana penguasa lebih mengutamakan perlindungan organisasi pendukung daripada orang-orang yang tidak termasuk di dalamnya. Di sisi lain, ada soal keterbatasan organisasi rakyat dalam merepresentasi kepentingan orang-orang yang bukan anggotanya atau orang-orang yang tidak mengaku sebagai anggota KPRM.

Ketiga, adanya kontradiksi di antara kebijakan dengan realisasi, antara komitmen dan tindakan, semakin menyadarkan orang-orang miskin bahwa kontrak politik bukanlah hasil akhir, yang manfaatnya tidak langsung bisa dinikmati oleh semua orang. Diperlukan kompetensi berpolitik dan kolaborasi dengan mengisi saluran politik yang tersedia untuk menjadikan substansi kontrak politik menjadi kebijakan yang melindungi warga kota dari penggusuran.

Halaman: 1 2 3 4 5 6

Jika Anda menyukai artikel di situs ini, silahkan input Email Anda pada Form yang disediakan, lalu Klik Untuk Berlangganan. Dengan begitu, Anda akan berlangganan setiap update artikel terbaru UPC gratis via FeedBurner ke Email Anda.

Artikel Lainnya