Perjuangan Organisasi Rakyat dalam Habitus Kampung dan Kota

Share:

2. Strategi Pengorganisasian
Organisasi rakyat miskin kota di Makassar mengembangkan strategi politik untuk mempertahankan habitat kampung dari proyek penggusuran. Mereka memetakan hak-hak dasar, dan mengorganisir sumberdaya sosial untuk mempengaruhi prores-proses politik tingkat kota. Mereka memiliki kontrak politik, dengan fokus pada perlindungan hak atas tanah/tempat tinggal.

Strategi perjuangan KPRM berangkat dari pengorganisasian kegiatan orang-orang kampung ke advokasi kebijakan politik penataan ruang kota. Proses ini berlangsung sekitar lima tahun, sejak aksi pertama awal Januari 2003 sampai Pilkada kota, Oktober 2008. Alur pengorganisasian ke advokasi dan jaringan bergerak secara simultan. Hal ini sangat bergantung pada kondisi dan permasalahan aktual orang-orang miskin. Sebagai ilustrasi adalah kegiatan menabung sebagai salah satu media pengorganisasian yang sangat diandalkan KPRM sejakk awal pendiriannya. Media berkegiatan ini dipakai pada hampir semua kelompok dan kampung yang bergabung dalam KPRM. Dari masalah anggota dalam kelompok, ditindaklanjuti menjadi kegiatan advokasi.

2.1 Gerakan Menabung
Menabung Harian, yakni kegiatan yang menjadi basis pengorganisasian kelompok di dalam satu kampung. Anggota kelompok terdiri dari ibu-ibu rumah tangga, dan anak-anak. Sangat terbatas penabung dari bapak-bapak atau remaja putra. Kecuali, kelompok tabungan yang dibentuk di pangkalan becak.

Kegiatan menabung adalah salah satu cara menanamkan nilai-nilai; (a) keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, dengan cara – sedapat mungkin – menyimpan sejumlah kecil uang setiap hari; (b) tanggung jawab dari pengurus kelompok tabungan untuk mengunjungi anggotanya sambil mengumpulkan uang dan informasi atau persoalan; (c) kepemimpinan, yang dipraktekkan kelompok tabungan dengan membuat pertemuan anggota untuk mempertanggung-jawabkan uang tabungan dan membahas persoalan-persoalan anggota; (d) solidaritas, yang dipraktekkan oleh anggota dan kelompok tabungan dalam pemecahan masalah. Kebanyakan keluhan mereka adalah masaah sehari-hari. Masalah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, diadvokasi sesuai tingkatan birokrasi pemerintah.

Kelompok-kelompok tabungan mengalami pasang surut, mengikuti fluktuasi perekonomian orang-orang miskin. Selain soal kejenuhan melakoni rutinitas sebagai anggota kelompok, serta kemampuan pengurus mengelola tabungan, faktor eksternal juga sangat mempengaruhi keberlanjutan kelompok. Kenaikan harga BBM yang diikuti kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, turut melemahkan semangat menabung orang-orang miskin.

Menjadi penabung merupakan salah satu syarat menjadi anggota KPRM. Syarat yang lain adalah aktif dalam Kelompok Belajar/Bermain Anak (KBA), kegiatan dalam pelayanan kesehatan alternatif, aktif dalam forum-forum warga, dan orang-orang miskin yang mengadukan permasalahannya kepada KPRM. Syarat-syarat keanggotaan ini sangat fleksibel karena tidak diformalkan ke dalam lembar pernyataan tertulis.

2.2 Pelayanan Hak Dasar
Salah satu peran penting KPRM adalah menerima dan menindaklanjuti permasalahan anggotanya, baik masalah rumah tangga maupun persoalan yang melibatkan pihak di luar rumah tangga seperti konflik antarwarga, aparat birokraksi pelayanan pubik, kepolisian, Ormas, Parpol, dan pengusaha. Pengurus dan organizer KPRM bekerja membantu penyelesaian masalah anggota. Permasalahan yang dimediasi oleh KPRM mencakup hampir semua praktik-praktik pelayanan dasar program pemerintah kota maupun pemerintah pusat, seperti identitas kependudukan, pangan, jaminan kesehatan, biaya pendidikan, air bersih, listrik. Termasuk kasus kriminal dan sengketa pertanahan.

Sasaran advokasi pada umumnya adalah birokrasi pemerintah di level menengah ke atas, dari kantor kelurahan, kantor camat, sekolah, rumah sakit, sampai ke kantor-kantor dinas terkait. Jarang sekali persoalan yang tidak melibatkan birokrasi publik yang lebih tinggi, yakni dinas-dinas pemerntah dan walikota. Sekali pun dengan tekanan aksi massa. Seringkali pengaduan baru dilayani dan diselesaikan setelah orang-orang miskin bersama KPRM mengadukan persoalannya ke tingkat yang lebih tinggi.

Pengalaman mengelola pengaduan anggota dan advokasi yang bertingkat-tingkat itu telah menyadarkan orang miskin tentang bagaimana birokrasi pemerintah bekerja. Berbagai macam materi pengaduan membentuk pemahaman tentang spektrum permasalahan hak-hak asasi. Berbagai bentuk tantangan juga membentuk sikap militan orang-orang miskin, serta kapasitas organisasi rakyat dalam advokasi. Sesuatu yang sebenarnya terbentuk secara sosiologis, yang menjadi strategi rekrutmen dan penguatan kader-kader penggerak di tingkat kelompok, kampung, dan organisasi di tingkat kota. Seluruh proses itu kemudian menjadi landasan berpijak bagi OR untuk menfokuskan advokasi pada kebijakan politik penataan ruang kota.

2.3 Pembelaan Hak atas Tanah
Pengorganisasian dengan media tabungan atau yang semacamnya dianggap tidak cocok pada orang-orang kampung yang bermukim di atas tanah yang bersengketa. Media tabungan dan pelayanan hak dasar biasanya digunakan sesuai keadaan. Kerja pengorganisasian yang dianggap paling cocok adalah pembentukan wadah persatuan warga, yang kemudian disebut forum-forum warga (Forwa). Tujuannya, agar potensi warga yang memiliki berbagai kepentingan itu – misalnya ahli waris, penggarap, dan penjual – terkonsolidasi, untuk mencegah terjadinya “transaksi di bawah tangan”. Konsolidasi warga semakin penting untuk mengefektifkan keswadayaan, mobilisasi dan tekanan massa sepanjang advokasi.

Berbeda dengan praktik pembelaan terhadap kebutuhan dasar, pembelaan hak dalamarena sengketa tanah melampaui kompetensi organisasi rakyat. Pengalaman Forwa Bontoduri dan Bulogading – yang berhadapan dengan pengusaha, oknum birokrasi, mafia tanah dan mafia peradilan – selain melibatkan organisasi bantuan hukum, juga melibatkan kelompok kepentingan di birokrasi maupun politisi parpol/parlemen. Bahkan, pada kasus Forwa Kampung Pisang, advokasi dilakukan dengan mengajukan tawaran konsep alternatif dari penggusuran atau relokasi kepada pemerintah kota.

Sengketa pertanahan di Bontoduri, Bulogading, Kampung Pisang hanyalah kasus-kasus yang manifes. Dalam artian, sengketa itu menjadi persoalan terbuka bagi publik dan lembaga peradilan. Sebagian besar sengketa tanah di kota masih laten. Berdasarkan survey dan FGD Tim RAP Pilkada Kota periode Agustus – Oktober 2008 di 54 kelurahan 13 kecamatan, potensi sengketa tanah pemukiman orang-orang miskin di Makassar tersebar di 24 kampung (kelurahan) pada 8 kecamatan[14]. Potensi kasus kebanyakan berada di wilayah pinggiran dan pesisir kota, yang menjadi konsentrasi pemukiman padat penduduk kelas menengah ke bawah – termasuk dua lokasi perkampungan penderita kusta di Jongayya dan Daya. Bila persoalan itu dihadapkan dengan kecenderungan investasi dan kapitalisasi pembangunan kota yang semakin meningkat, maka sebenarnya, kelangsungan hidup rakyat miskin perkotaan tidak akan lebih baik dalam sepuluh tahun ke depan. Artinya, dua puluh tahun pasca reformasi pun, rakyat miskin perkotaan tetap pesimis menatap hari depannya.

Halaman: 1 2 3 4 5 6

Jika Anda menyukai artikel di situs ini, silahkan input Email Anda pada Form yang disediakan, lalu Klik Untuk Berlangganan. Dengan begitu, Anda akan berlangganan setiap update artikel terbaru UPC gratis via FeedBurner ke Email Anda.

Artikel Lainnya