Perjuangan Organisasi Rakyat dalam Habitus Kampung dan Kota

Share:

1. Karakteristik Organisasi Rakyat
Organisasi rakyat berbasis kampung dan orang miskin bergerak lebih cepat, serta efektif menggugat mandat negara dalam konstitusi. Jika para agen reformis mengadvokasi tata kelembagaan politik, birokrasi dan penegakan hukum, organisasi rakyat justru menuntut kesejahteraan ekonomi, sosial dan budaya. Mereka membuat ranah sosial sendiri sambil menguatkan identitas, kapasitas dan solidaritas perjuangan.

Organisasi Rakyat dapat dibedakan secara tegas dengan organisasi masyarakat sipil lainnya seperti LSM, organisasi profesi maupun ormas “onderbouw” partai politik. Konsep organisasi rakyat dalam tulisan ini mendekati definisi berikut ini:

Organisasi rakyat dapat didefinisikan sebagai organisasi yang demokratis, yang mewakili kepentingan dan bertanggung jawab kepada anggotanya. Mereka dibentuk oleh orang-orang yang mengenal satu sama lain, atau yang berbagi pengalaman bersama, dan mereka melanjutkan keberadaannya tanpa tergantung pada insiatif atau pun pendanaan dari luar. Di negara-negara berkembang, rakyat terorganisasi dalam kelompok-kelompok kecil, berbasis lokal dan longgar. Representasi mereka tidak terbatas di tingkatan akar rumput; mereka juga menyebar ke atas dan ke luar dari basis lokal ke tingkat regional dan nasional, dan mewakili jaringan masyarakat, kelompok profesional atau pun serikat pekerja (People in the CO, Chapter 5:84)[12]

Pengertian di atas berbeda dengan konsepsi organisasi rakyat atau kerakyatan maupun organisasi massa yang dikenal dalam sejarah gerakan sosial-politik. Pada masa revolusi kemerdekaan organisasi rakyat identik dengan “kaki-tangan” dari partai politik, kurang lebih sama dengan organisasi massa (ormas) pada masa Orde Baru, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Demikian halnya dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang dibedakan dengan organisasi rakyat, terutama pada bentuk formal, serta fungsinya dalam konteks gerakan sosial, yakni LSM sebagai supporting system.

Pengertian pokok organisasi rakyat dalam tulisan ini adalah organisasi komunitas yang berbasis kelompok-kelompok informal, dengan struktur yang fleksibel. Ciri-ciri utama Organisasi Rakyat – disingkat OR dirumuskan oleh para aktifis opengorganisaian komunitas di antaranya oleh Roem Topatimasang[13]: (1) OR didirikan oleh warga setempat, bukan oleh orang luar; (2) OR berbasis keanggotaan perseorangan (membership based), bukan keanggotaan organisasi; (3) OR tidak terikat oleh aturan formal yang dikenakan pada LSM maupun Ormas pada umumnya; (4) struktur tertinggi dan mekanisme pertanggung-gugatan dalam OR ditentukan oleh anggota; (5) sumber pokok pembiayaan OR adalah sumbangan atau iuran anggota; (6) program utama OR bertolak dari kebutuhan nyata, praktis, dan karena itu berorientasi pada pelayanan.

Secara ideal, jarang sekali OR yang memenuhi semua ciri-ciri di atas dan bertahan atau pun independen dalam waktu lama. Di Makassar, KPRM maupun organisasi kampung dan sektor informal bisa bertahan karena beberapa prasyarat dasar:

Pertama, adanya kader-kader penggerak atau organizer kampung, dan aktifis pendamping yang berintegrasi ke dalam OR. Kader dan organizer ini yang bekerja efektif memediasi kepentingan anggota yang berbeda-beda.

Kedua, adanya masalah aktual yang terus-menerus direspon di tingkat kelompok sampai di tingkat kota. Misalnya, dalam lima tahun terakhir, kader-kader KPRM telah mengadvokasi sedikitnya 5000 lembar akte kelahiran, KTP/KK, serta kartu jaminan kesehatan yang dibutuhkan keluarga miskin. Demikian halnya pemecahan masalah insidentil warga miskin di pusat-pusat layanan dasar seperti sekolah, puskesmas/rumah sakit, kepolisian.

Ketiga, adanya tekanan yang sama dialami oleh orang-orang kampung, misalnya sengketa tanah. Forum-forum warga di Bontoduri, Kampung Pisang, Bulogading, Kassi-kassi, dan lain-lain tetap eksis sebagai OR di tingkat kampung karena warga yang bergabung di dalamnya dalam posisi tergugat oleh musuh bersama. Tingkat swadaya relatif tinggi, mampu membiayai pengacara dan aksi-aksi massa;

Keempat, adanya kegiatan ekonomi yang sama di suatu tempat seperti pasar. Asosiasi PKL Makassar Mall masih eksis karena anggotanya relatif tidak bermasalah dari sisi pendapatan. Hal yang berbeda dialami pedagang yang berjualan di trotoar dan pinggiran jalan, yang bubar ketika organisasi tidak sanggup mengadvokasi sampai ke tingkat kota. Suatu pengecualian dialami PKL pelabuhan, yang digusur pada tahun 2004, tetapi kemudian kembali berjualan, karena adanya konsensus di antara organisasi pendamping dengan Pelindo dan Pemerintah Kota yang berkepentingan mendapat PAD dari kegiatan ekonomi di dalam pelabuhan;

Kelima, jaringan organisasi pendukung yang meluas dan bertingkat-tingkat terbukti efektif bagi OR dalam mempengaruhi struktur kekuatan politik. KPRM dan beberapa organisasi rakyat yang memiliki jaringan nasional seperti Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia, termasuk dalam pengertian ini.

Tidak diketahui secara pasti jumlah organisasi rakyat yang pernah maupun yang masih ada sebelum maupun sesudah reformasi. Pada umumnya organisasi “lokalan” itu muncul sebagai respon spontan terhadap krisis. Organisasi-organisasi itu umumnya berbasis kampung seperti forum-forum warga, yang merepresentasi kepentingan semua warga yang terlibat dalam konflik tanah dan tempat tinggal seperti GERAK – Gerakan Rakyat Karuwisi (1998), Forwa Bontoduri (2006), Persatuan Nelayan Pencari Kerang Katallassang (2004), Forwa Warga Kampung Pisang (2006), Forwa Bulogading (2007), Perkasi (Persatuan Warga Kassi-kassi, 2006)), FMPTN (Forum Masyarakat Penggarap Tanah Negara) Panambungan-Lette (2004). Organisasi yang berbasis pekerja atau buruh seperti FOKJASS (Forum Komunikasi Pekerja Sulawesi Selatan, 2000)); dan organisasi sektoral seperti Asosiasi PKL Pelabuhan (2002), ASPEK – 5 Makassar Mall (2003), dan Persatuan Pedagang Kecil Daya (2005). Organisasi berbasis pertanian kota, Jaringan Kerja Petani Organik (1999). Selain itu, ada banyak organisasi berlabel “KSM” (Kelompok Swadaya Masyarakat), yang lebih berorientasi pada pengembangan ekonomi, mengikuti “boom” proyek micro-finance.

Sebagian dari organisasi tersebut sudah bubar atau pun vakum. Selain disebabkan lemahnya kapasitas berorganisasi, ada faktor penyebab lain; (1) konflik redistribusi sumberdaya di tubuh organisasi. Ketika organisasi itu mulai memperluas pengaruhnya, dan mengelola program (dana), pada saat itu pengurus dan anggota semakin peka dan kritis terhadap praktik manajemen kepemimpinan dan aksesibilitas; (2) konflik representasi atau keterwakilan anggota dalam organisasi, terjadi ketika organisasi yang mulai berpengaruh ke struktur politik didominasi oleh individu pengurus. Hal ini berkaitan dengan watak kepemimpinan organisasi yang masih patron-klien. Tipologi konflik seperti ini berkembang menjadi; (3) konflik pertanggungjawaban (accountability). Kebanyakan KSM bubar setelah “dana pinjaman” gagal dipertanggungjawabkan anggota kepada pengurus, dan pengurus kepada LSM atau Koperasi.

Ada juga organisasi yang bubar atau vakum karena gagal mempertahankan eksistensinya di dalam kampung. Misalnya, penggusuran atau ganti rugi mengakibatkan perpisahan dan perpecahan, seperti yang dialami GERAK Karuwisi yang berjuang sejak tahun 1996, dan kalah di pengadilan tahun 1998, tetapi sempat bertahan sampai akhirnya digusur paksa dengan ganti rugi pada tahun 2004. Kasus yang sama penggusuran PKL dan asongan di terminal penumpang Pelabuhan Laut Soekarno Hatta, Juli 2004. Dukungan aksi dan negosiasi dari berbagai organisasi mahasiswa, LSM dan Ormas, tidak mampu mencegah terjadinya penggusuran. Meskipun akhirnya, para pedagang tetap berjualan di dalam areal pelabuhan, organisasinya vakum lantaran tidak ada lagi yang mampu mengurus asosiasi, sejak kematian ketuanya. Lain halnya dengan FOKJASS, kegagalan mengelola dana bantuan menyebabkan perpecahan pengurus dan akhirnya bubar. Sedangkan JKPO, tidak jelas keberadaannya hingga kini karena organisasi pendukungnya juga mengalami masa kemunduran.

Intervensi gagasan maupun program “pihak luar”, baik aktifis LSM, Ormas maupun pemerintah, seringkali menjadi sumber perpecahan. Sebaliknya, perpecahan di dalam OR, biasanya melibatkan pihak luar untuk memberikan kompetensi OR dalam pengelolaan konflik. Sejauh ini, keterlibatan LSM maupun Ormas dalam perjuangan OR bertujuan untuk pengembangan kapasitas, informasi, dan advokasi merespon isu-isu nasional.

Halaman: 1 2 3 4 5 6

Jika Anda menyukai artikel di situs ini, silahkan input Email Anda pada Form yang disediakan, lalu Klik Untuk Berlangganan. Dengan begitu, Anda akan berlangganan setiap update artikel terbaru UPC gratis via FeedBurner ke Email Anda.

Artikel Lainnya