Perjuangan Organisasi Rakyat dalam Habitus Kampung dan Kota

Share:


Pembahasan
Penulis membagi pembahasan tentang perjuangan OR dalam tiga topik: (1) konteks reformasi dan kebebasan berorganisasi; (2) strategi pengorganisasian dan advokasi, serta; (3) kontribusi OR dalam reformasi kebijakan politik.

1. Reformasi dan Kebebasan Berorganisasi
Reformasi bukanlah hasil akhir dari perubahan sosial yang dicita-citakan rakyat. Reformasi barulah semacam arena bagi para aktor prodemokrasi, termasuk organisasi komunitas, untuk ikut menata kembali dinamika sosial dan institusi demokrasi yang sekian lama mengalami stagnasi di bawah rezim despotik Orde Baru. Dengan kata lain, reformasi barulah menghasilkan konsensus politik baru, yang merevitalisasi setiap warga negara untuk bebas berserikat dan mengeluarkan pendapat. Aktor-aktor prodemokrasi sebagai agen perubahan sosial menjadikan konsensus politik itu sebagai peluang untuk mempengaruhi, mengatur posisi, bahkan memposisikan diri di dalam struktur politik. Sumber daya sosial dan politik dikerahkan untuk memastikan bahwa aktor-aktor prodemokrasi, termasuk LSM adalah kekuatan sosial ketiga setelah negara dan pengusaha, yang menopang dinamika politik.

Selain kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat, konsensus politik reformasi telah membuka ruang bebas bagi pembentukan berbagai institusi demokrasi yang diandaikan mampu mereprentasi kepentingan publik. Sistim pemilihan langsung, struktur politik multi partai, pengembangan lembaga-lembaga komisioner, dan kebijakan otonomi daerah dianggap fungsional dalam transisi reformasi. Di sisi lain, berbagai organisasi masyarakat sipil maupun organisasi sosial kemasyarakatan tumbuh secara mencolok. Data BPS yang dikutip Bonnie Setiawan menyebut sekitar 70.000 LSM pada tahun 2000, yang empat tahun sebelumnya (1996) hanya sekitar 10.000 LSM[6]. Dalam kurun waktu lima tahun berikutnya (2000 – 2005), bertambah lebih dari seribu organisasi sosial kemasyarakatan yang terdaftar di Departemen Dalam Negeri, yakni 118 organisasi profesi, 69 organisasi keagamaan, dan 873 LSM[7] (Kompas, 10 Mei 2006).

Meminjam cara pandang Bambang Setiawan[8], terhadap revitalisasi kebebasan berorganisasi di kalangan masyarakat sipil, yakni pertama; sebagai pertanda tuntutan demokratisasi politik yang membaik pasca kejatuhan rezim otoriter. Kedua, bisa juga menjadi pertanda lemahnya lembaga otoritas negara yang memicu munculnya masyarakat pretorian¹. Lebih jauh, Bambang merujuk pandangan Amos Perlmutter, yang mendefinisikan pretorian dalam pengertian kondisi kepemimpinan suatu negara yang lemah yang memungkinkan masuknya kembali militer memegang tampuk kekuasaan.

Bagi penulis, cara pandang yang kedua adalah konsekuensi dari semakin rendahnya kepercayaan publik kepada agen-agen reformasi dan perangkat organisasi penyelenggara negara. Penekanan pada ancaman akan kembalinya supremasi militer atas pemerintahan sipil – dewasa ini – semakin mendekati kenyataan. Sebab-sebab utamanya seperti yang dikemukakan oleh umumnya pengamat politik bahwa demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran terutama dari aspek substansi. Semua kelembagaan politik itu dipandang tidak cukup merepresentasi, apalagi menjawab tuntutan ideal publik: demokrasi langsung lima tahunan digerakkan oleh para kapitalis; partai-partai politik menjadi kendaraan kelompok status quo untuk melanggengkan kekuasaannya; reformasi birokrasi tidak mengubah mentalitas korup para pejabat, dan; otonomi daerah menjadi arena bagi politisasi lokal dan kaum feodal mempertahankan otoritasnya. Sejarah sepuluh tahun transisi reformasi politik mencatat ribuan korban kerusuhan SARA, dan perampasan hak-hak atas sumberdaya alam. Kaum reformis dinilai gagal menjalankan amanah Konstitusi, yakni melindungi dan mensejahterahkan rakyat.

Berbagai forum yang merefleksi peranan agen-agen reformasi politik di Indonesia menyimpulkan bahwa telah terjadi krisis representasi ekonomi dan sosial-politik rakyat. Olle Tornquist (September, 2009:4)[9] menegaskan terjadinya eksklusivitas para agen reformasi dari pengorganisaian rakyat dan tuntutan hak-hak dasar mereka (basic need). Monopolisisasi representasi oleh elit politik dan agen-agen reformasi. Pelibatan rakyat secara langsung hanya dilakukan melalui kontak-kontak istimewa dan pemilihan figur atau kelompok yang bercorak top-down. Di mana pun di Indonesia akan sulit menemukan representasi yang substantif menyangkut ide-ide dan kepentingan yang mendesak dari kelas menengah liberal, petani, buruh, kaum miskin kota, perempuan dan aktivis hak asasi manusia (hal 13)[10].

Selama dua kali pemilu, hasil refleksi menunjukkan bahwa para agen perubahan (agents of change), yang pada momentum1998 adalah kekuatan dominan, bahkan menjadi kekuatan simbolik yang mampu menggerakkan hampir semua lapisan sosial untuk mengubah struktur dominan, justru menjadi kelompok yang didominasi oleh kekuatan simbolik lama. Posisi agen-agen reformis telah terdominasi di dalam struktur kekuasaan yang “berwajah baru, bergaya lama”.

Bagi rakyat miskin, transisi politik reformasi dipahami sebagai keadaan yang tidak menentu. Kenaikan harga BBM, pupuk, sembako, serta kenaikan tarif dasar air bersih, listrik, dan berbagai kasus PHK adalah kenyataan pahit yang bertentangan dengan janji-janji reformasi. Praktik korupsi di sektor pelayanan publik, serta tingginya angka kerusuhan massa dan kriminalitas semakin membuat masyarakat akar rumput kehilangan kepercayaan kepada aktor-aktor politik. Masyarakat akar rumput mengalami frustasi sosial, semacam krisis utopia, dan sebaliknya menganggap masa pemerintahan Orba – Soeharto jauh lebih baik.

Krisis utopia (crisis of utopia), istilah yang digunakan Max Neef (2006:2-3)[11] untuk menggambarkan keputusasaan masyarakat akar rumput di Amerika Latin yang meluas karena berbagai langkah dan cara yang diterapkan pemerintah selalu gagal menghasilkan perubahan mendasar. Pada kondisi yang paling buruk, seseorang bahkan telah kehilangan kemampuan dan keberanian untuk bermimpi, mencitakan satu bentuk dan model masyarakat alternatif.

Krisis-krisis politik – tidak saja dirasakan sebagai ancaman terhadap kesejahteraan rakyat –juga direspon oleh rakyat dengan berbagai aksi dan organisasi. Sejauh pengalaman penulis, orang-orang miskin merasa lebih terepresentasi kepentingannya di dalam organisasi rakyat daripada kebanyakan organisasi politik, Ormas, dan LSM. Kondisi objektif yang menciptakan hubungan itu karena organisasi rakyat diurus oleh sesama orang-orang miskin, atau setidaknya orang-orang sekampung. Selain itu, sifat keswadayaan lebih tinggi karena mereka tidak bergantung pada proyek maupun fasilitas organisasi seperti yang umumnya terjadi pada organisasi formal. Meskipun “timbul-tenggelam”, entitas permasalahan yang tidak ada habisnya akan terus memicu tumbuhnya aksi-aksi rakyat miskin, yang juga tidak akan ada habisnya (point no return): suatu keadaan yang sangat sulit ditumbuhkan pada masa pemerintahan otoritarian Orba-Soeharto.

Halaman: 1 2 3 4 5 6

Jika Anda menyukai artikel di situs ini, silahkan input Email Anda pada Form yang disediakan, lalu Klik Untuk Berlangganan. Dengan begitu, Anda akan berlangganan setiap update artikel terbaru UPC gratis via FeedBurner ke Email Anda.

Artikel Lainnya