Tentang Bank Dunia dan Kemiskinan

BADAN KONSULTASI UNTUK MEMBANTU MASYARAKAT TERMISKIN- CGAP
Inisiatif terbaru Bank Dunia untuk mempromosikan penurunan angka kemiskinan ialah mendirikan Badan Konsultasi untuk Membantu Masyarakat Termiskin (CGAP) pada bulan Juni 1995. CGAP pada mulanya memfokuskan diri pada perluasan penyediaan kredit kecil bagi masyarakat yang sangat miskin dan mempercepat perubahan operasi negara-negara donor skala besar (terutama Bank Dunia) dengan cara-cara yang menguntungkan masyarakat miskin. Boks 15, “Badan Konsultasi untuk Membantu Masyarakat Miskin” menyediakan informasi tambahan tentang CGAP.
Boks 15: BADAN KONSULTASI UNTUK MEMBANTU MASYARAKAT PALING MISKIN Badan Konsultasi untuk Membantu Masyarakat Paling Miskin (CGAP) diresmikan pada bulan Juni 1995 untuk merangsang lebih banyak lagi pemberian pinjaman dan dukungan kredit mikro untuk masyarakat yang sangat miskin. Pada akhir tahun 1995, 16 negara donor bergabung dengan CGAP, dan memilih sekretariat yang berlokasi di Bank Dunia. CGAP dipimpin oleh Mohammad Yunus dari Bank Grameen. Kebanyakan anggotanya berasal dari agen-agen pembangunan bilateral dan multilateral, walaupun yayasan-yayasan dan individu-individu dapat secara langsung bergabung apabila menyediakan uang sebanyak US$ 250.000 untuk sekretariat dan menyerahkan sedikitnya US$ 2 juta untuk pembiayaan mikro. Badan Penasihat Kebijakan (PAG) dimaksudkan menyiapkan arahan dan saran untuk CGAP dan sekretariat. CGAP didirikan dengan dana awal US$ 30 juta dari Bank Dunia dan mengharapkan US $ 200 juta dolar lainnya dapat dikumpulkan oleh donor-donor lain. Prioritas utama CGAP adalah mendukung institusi finansial, yang dapat menggunakan dana tambahan melalui usaha-usaha komersial. CGAP juga diharapkan menjadi institusi yang dapat memfasilitasi usaha-usaha “awal – pendahuluan” oleh institusi-institusi lain dan menjadi katalisator terhadap program-program inovatif pada para peminjam lain dan bagian lain dari Bank Dunia. CGAP dijadwalkan memulai kegiatannya pada Februari 1996, dan terlalu dini untuk memprediksi seberapa tingkat keberhasilan usaha tersebut akan tercapai. Setelah Bank Grameen sukses di Bangladesh, pendekatan menyeluruh terhadap target kredit mikro untuk masyarakat paaling miskin semakin diperluas. Pada hal-hal tersebutlah Bank Dunia memperkenalkan dan mendukung model pembangunan “dari bawah ke atas” dan mendapat catatan khusus. Pada sisi yang lain, beberapa pengamat meragukan CGAP akan selalu high profile, tetapi akhirnya kecil, usaha yang dilakukan Bank Dunia secara signifikan tidak akan mempengaruhi pendekatan utamanya terhadap kemiskinan dalam pembangunan. Sumber : Bread for the World Institute, News & Notices for Bank Wacthers, No. 11, at-15-16, November 1996 |
IV. Tantangan
Bank Dunia menghadapi sejumlah tantangan untuk mewujudkan tujuan mempromosikan pengurangan kemiskinan berkesinambungan. Tantangan utama-di samping untuk memastikan bahwa operasi-operasi Bank Dunia tidak merugikan masyarakat miskin-adalah untuk reorientasi strategi Bank Dunia tentang kemiskinan, untuk menghindarkan ketergantungan pada strategi kompensasi, yang langsung menyentuh sumber struktural kemiskinan. Tantangan tersebut memiliki beberapa dimensi.
Tantangan pertama ialah menggalang kemauan politik di tingkat internasional dan pada tingkat negara-negara peminjam untuk senantiasa menempatkan pemberantasan kemiskinan pada puncak agenda politik. Tantangan kedua, ialah memasukkan dampak proyek Bank Dunia terhadap distribusi pendapatn ke dalam perhitungan kinerjanya. Yang ketiga, Bank Dunia harus mengatasi debat yang tak berkesudahan tentang hubungan antara kemiskinan dan program penyesuaian struktural serta hutang. Tantangan keempat, ialah mengembangkan perbaikan konsep-konsep, metode-metode, dan data untuk mengukur keragaman dimensi kemiskinan dan ketidakadilan. Akhirnya, dalam konteks komitmen peran-sertanya, Bank Dunia harus mengembangkan kapasitas untuk melibatkan masyarakat miskin ke dalam pembuatan keputusan yang berpengaruh terhadap mereka. Tantangan-tantangan ini akan didiskusikan di bawah ini.
MELETAKKAN MASALAH KEMISKINAN PADA AGENDA NASIONAL DAN INTERNASIONAL
Pemerintah, badan-badan pembangunan, PBB, LSM semakin banyak yang menukar bahasa mereka dari pengurangan kemiskinan secara keseluruhan menjadi penghapusan mutlak kemiskinan. Perubahan ini terefleksi dalam komitmen-komitmen yang dibuat oleh negara-negara penanda tangan di KTT untuk Pembangunan Sosial yang diselenggarakan oleh PBB di Copenhagen bulan Maret 1995 untuk memperkuat hak-hak orang miskin (lihat boks 16. “Komitmen KTT Sosial”.) Bagaimanapun, penyusunan komitmen-komitmen ini ke dalam realitas membutuhkan kemauan politik signifikan yang harus dibuat oleh pemerintah dan lembaga multilateral.
PBB memproklamasikan tahun 1996 sebagai Tahun Penghapusan Kemiskinan Internasional, dan negara-negara anggota diharapkan dalam jangka panjang mengembangkan rencana penghapusan kemiskinan nasional pada akhir tahun ini. Bank Dunia dapat memainkan peranan konstruktif dalam hal ini, pertama, dengan memberi isyarat bahwa ia ingin bekerja sama dengan PBB; kedua, dengan menggunakan banyak cara perangkat pada disposalnya untuk mendorong para peminjam untuk memfokuskan diri pada kemiskinan. Hal ini penting dicatat, bagaimanapun, ketegangan antara negara-negara peminjam dan penggunaan dana pinjaman untuk pengurangan kemiskinan pada negara-negara peminjam yang tidak sepenuhnya dijalankan.
Perangkat tersebut meliputi keputusan-keputusan tentang volume, komposisi, dan pemotongan pinjaman, dan membuat keputusan-keputusan tersebut tergantung pada komitmen pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Untuk langkah pertama, Bank Dunia harus melakukan kerja yang lebih baik dalam memasukkan sasaran pengurangan kemiskinan ke dalam strategi bantuan negara-nya (digambarkan di bawah Partisipasi), dan melibatkan seluruh pemegang saham dalam proses strategi pembangunan. LSM yang berhasil memimpin usaha untuk meningkatkan profil masalah-masalah kemiskinan di Brasil dipaparkan pada Boks 17 “Mengubah Persepsi Publik tentang Kemiskinan”.
Boks 16: KOMITMEN KTT PEMBANGUNAN SOSIAL Sejumlah komitmen penting dibuat oleh negara-negara penanda tangan pada KTT se-Dunia untuk Pembangunan Sosial di Kopenhagen pada tahun 1995. Komitmen no 2 meliputi tujuan “substansi pengurangan kemiskinan secara menyeluruh … dan penghapusan kemiskinan secara mutlak,” dengan kebijakan-kebijakan nasional untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mengarahkan “akar penyebab kemiskinan dan menyediakan keseluruhan kebutuhan dasar. “Juga komitmen pemerintah untuk mengarahkan anggaran nasional mereka “untuk mencukupi kebutuhan pokok, pengurangan kesenjangan dan target kemiskinan sebagai sasaran strategis”. Lebih lanjut lagi ia mencakup langkah-langkah untuk menggunakan sumber daya seperti lahan dan kredit serta pelayanan publik dalam pembuatan keputusan mengenai kebijakan dan regulasi-regulasi, dan untuk “ekonomi yang memadai dan perlindungan sosial selama masa rawan seperti tidak adanya pekerjaan, kesehatan yang buruk, masa kehamilan, pemeliharaan anak dan manula.” Komitmen no 8 mengatakan SAP “harus memasukkan tujuan pembangunan sosial, terutama penghapusan kemiskinan, memacu penyediaan lapangan pekerjaan penuh dan produktif serta memperkuat integrasi sosial.” Tentang implementasi, KTT menyetujui untuk adanya “dialog substantif antara PBB, Bank Dunia, dan IMF” termasuk mempertimbangkan pertemuan bersama Dewan Ekonomi dan Sosial PBB -ECOSOC- dan Komite Pengembangan Bank Dunia dan IMF. Sumber “Laporan KTT Dunia untuk Pembangunan Sosial”. A/Conf.166/9. (versi persiapan), 19 April 1995, Persatuan Bangsa-Bangsa, New York. |
Boks 17: MENGUBAH PERSEPSI PUBLIK MENGENAI KEMISKINAN LSM dapat memainkan peran yang sangat penting untuk menggerakkan masyarakat dalam memberantas kemiskinan. Salah satu contohnya adalah Kampanye Nasional Melawan Kelaparan dan UntukKkehidupan, yang diselenggarakan oleh LSM Brasil didukung oleh lusinan donor dari negara Utara dan lebih dari dua juta tenaga sukarela. Kampanye berhasil menggunakan media penyiaran untuk mengundang tiap orang untuk duduk menjadi panitianya, mulai dari Pemerintah Federal sampai ke Banco de Brasil, Favelador (penduduk daerah kumuh) dan bahkan polisi nasional. Herbert de Sauza “Betinho”, koordinatornya, mengatakan: “Kelaparan, produk dari sebuah masyarakat ahli dalam merugikan orang banyak dan menguntungkan golongan kecil, telah menduduki jam-jam siar utama TV dan mempertunjukkan wajahnya yang buruk bahkan kepada mereka yang menolak melihat, dan menempatkan dirinya dalam agenda nasional. Kelaparan membuat warga negara dan masyarakat mulai mengambil tanggung jawab untuk masalah yang sampai saat ini cuma dianggap sebagai masalahnya mereka yang lapar dan pemerintahnya. Perubahan persepsi ini, pemahaman bahwa kelaparan itu adalah agenda masyarakat, adalah perkembangan besar dalam kehidupan sebuah negara; sebuah negara yang bila melihat dirinya dalam cermin akan terlihat sebagai wajah dirinya yang apatis, tidak etis, acuh tak acuh, egois, dan curang.” |