Tentang Bank Dunia dan Kemiskinan

Share:

PERTUMBUHAN BERBASIS PADAT-KARYA

Laporan perkembangan Bank Dunia, Implementing The Bank Dunia’s Strategy to Redcue Poverty (1993), menyimpulkan bahwa ada sebuah kemajuan yang signifikan dalam penurunan angka kemiskinan di negara-negara yang telah menerapkan kebijakan-kebijakan Bank Dunia yang efisien untuk merangsang pertumbuhan dan menyediakan pelayanan kebutuhan sosial dasar bagi masyarakat miskin. Laporan itu juga menunjukkan bahwa pola pertumbuhan adalah faktor yang penting dalam menentukan tingkat pendapatan masyarakat miskin. Pada level negara, pencabutan distorsi-distorsi terhadap produsen pertanian, pelonggaran peraturan yang membatasi permintaan tenaga kerja, dan investasi pada infrastruktur fisik, penyuluhan pertanian, dan peningkatan umber daya manusia adalah mengurangi kemiskinan lebih cepat daripada kebijakan-kebijakan lain, demikian menurut Bank Dunia.

Bagaimanapun, seperti pada kasus Meksiko, deregulasi dirancang untuk merangsang pertumbuhan berdasar padat-karya yang kadang-kadang memiliki konsekuensi-konsekuensi yang tidak baik. Selain itu, kebijakan penyesuaian struktural bahkan tidak diterapkan lintas bidang, yang mengindikasikan kemauan politik selektif Bank Dunia kepada negara-negara peminjam. Sebagai contoh, laporan Bank Dunia tentang penyesuaian struktural di Afrika menunjukkan bahwa meskipun tampak beberapa kemajuan, kebanyakan negara masih melakukan pengenaan pajak yang tinggi bagi para petani melalui dewan tata niaga dan nilai tukar yang berlebihan.6)

Laporan Bank Dunia hanya sedikit yang membicarakan bagaimana Bank Dunia memacu proyek padat-karya daripada pertumbuhan padat-modal, dan pada kasus sektor energi (dibahas pada makalah penyerta oleh Frances Seymour tentang lingkungan berkelanjutan), sebagai contoh, tampak hal yang sebaliknya yang terjadi. Ada juga gugatan tentang kualitas lapangan kerja yang dihasilkan oleh model pertumbuhan dukungan Bank Dunia: pencabutan “hambatan yang membatasi permintaan tenaga kerja” tiada lain berarti pengurangan standar upah minimum dan standar keselamatan serta kesehatan kerja. Sebagaimana telah disebutkan dalam makalah lain tentang pinjaman sektor swasta oleh Peter Bosshard, swastanisasi yang dikembangkan oleh Bank Dunia dapat berpengaruh luar biasa terhadap lapangan kerja.

PINJAMAN SEKTOR SOSIAL

Bagian kedua dari strategi Bank Dunia adalah pelonjakan investasi pada apa yang disebut sebagai “sektor sosial” yang meliputi keluarga berencana, kesehatan, dan pendidikan. Menurut Laporan Tahunan Bank Dunia 1995, pinjaman untuk pengembangan sumber daya manusia telah dinaikkan tiga kali lipat lebih besar dari rata-rata lima persen dari keseluruhan tahun 1980-an sampai dengan 15 persen untuk tiga tahun terakhir. Pada KTT Dunia untuk Pembangunan Sosial 1995, Bank Dunia menyatakan kesediaan dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan pengeluaran sektor sosial dengan menyerap 50 persen anggaran lainnya untuk tiga tahun ke depan.

LSM mengungkapkan kemungkinan efek samping dari lonjakan pinjaman sektor sosial Bank Dunia. Orang lain lebih menggugat soal layak tidaknya menggunakan dana pinjaman eksternal daripada sumber daya dalam negeri untuk membiayai investasi dalam bidang kesehatan dan pendidikan, karena nilai ekonomi sulit untuk diukur, sekalipun dampaknya ekonominya penting. Yang lain telah mengamati bahwa sejak pengetatan fiskal dipaksakan bebankan oleh penyesuaian struktural berdampak pada perlucutan kapasitas pemerintah untuk mendanai program-program sosial, maka pinjaman sektor sosial tiada lain adalah cetak biru kebijakan sosial Bank Dunia sendiri.

PENYESUAIAN BERFOKUS-KEMISKINAN

Bank Dunia juga telah berusaha untuk memasukkan sasaran/tujuan penurunan angka kemiskinan lebih eksplisit dalam pinjaman penyesuaian struktural. Apa yang disebut fokus kemiskinan secara struktural dan pinjaman penyesuaian sektoral adalah dasar kebijakan bagi cara kerja yang bertujuan untuk mengurangi pengaruh penyimpangan bagi rakyat miskin dan atau mendukung program-program pengeluaran belanja publik yang terfokus pada pengurangan kemiskinan. Mungkin juga mereka mendukung ketentuan jaring pengaman atau pemindahan sasaran bagi kelompok masyarakat miskin yang khusus, dan mencakup persediaan untuk pengawasan kemiskinan.

Bank Dunia melaporkan bahwa pembagian pinjaman penyesuaian yang ditujukan pada masalah-masalah sosial meningkat dari 5 persen pada tahun fiskal 1984-1986 menjadi 50 persen pada tahun fiskal 1990-1992. Pada tahun fiskal 1992, hanya 18 dari 32 pinjaman penyesuaian yang memuat fokus kemiskinan secara eksplisit, dan 14 dari pinjaman penyesuaian ini memiliki hubungan-lebih tepat, peluang-bagi pembebasan dari persyaratan yang disepakati. Bagaimanapun, suatu tinjauan strategi-strategi bantuan negara menunjukkan bahwa ‘pemicu’ penting terus didasarkan pada kemajuan ke arah swastanisasi dan kriteria liberalisasi yang lain daripada komitmen yang ditunjukkan negara-negara peminjam bagi pengurangan kemiskinan.

PROGRAM INTERVENSI SASARAN

Program intervensi sasaran (PTI) adalah suatu kategori pinjaman Bank Dunia yang meliputi proyek-proyek yang memenuhi satu atau dua kriteria berikut : suatu proyek yang meliputi mekanisme khusus untuk mengidentifikasi dan menjangkau masyarakat miskin, atau proyek dimana partisipasi masyarakat miskin dalam proyek melebihi proporsi (ukuran) populasi masyarakat miskin sebagai keseluruhan. Program intervensi sasaran (PTI) berisi sejumlah proyek signifikan yang secara jelas menjadikan perempuan sebagai sasaran proyeknya, baik pada peningkatan pendapatan maupun sektor-sektor sosial.

Pada tahun 1992, nilai total proyek PTI berjumlah sekitar 14 persen dari jumlah pinjaman baru; pada tahun 1995, Bank Dunia mengatakan ada 24 persen dari keseluruhan pinjaman yang masuk dalam kategori ini. Mereka yang ragu atas angka-angka itu menunjukkan bahwa jumlah dan bentuk seperti itu tidak memiliki arti apa-apa, karena jumlah nilai total proyek dijadikan sebagai nilai total PTI, padahal pada kenyataannya hanya suatu komponen kecil proyek saja yang ditujukan kepada masyarakat miskin.

DANA INVESTASI SOSIAL
Dana Investasi Sosial (SIF) mewakili “program yang ketiga”, atau elemen ganti rugi, yang merupakan respons Bank Dunia terhadap kemiskinan. SIFs, yang merupakan institusi pemberi dana semiotonom, bertujuan memberikan peluang bagi sebagian anggota masyarakat yang hanya memperoleh sedikit keuntungan dari pertumbuhan ekonomi. LSM sering mengatakan bahwa SIF hanya meredakan gejala kemiskinan, tanpa menyentuh akar struktural kemiskinan. Kenyataan bahwa pemberontakan Zapatista dimulai di wilayah Chiapas, di sana terdapat dana investasi sosial pemerintah Meksiko, Pronasol, yang memiliki belanja sosial per kapita tertinggi, menggambarkan bagaimana SIF bisa tidak mampu memenuhi tujuan mereka.

The Associacion Latinoamericana de Organizaciones de Promosion (ALOP), sebuah jaringan LSM Amerika latin di Kosta Rika, telah meminta Bank Dunia untuk mengembangkan strategi partisipasi berkenaan dengan SIFs yang menjamin keterlibatan LSM dan organisasi rakyat dari permulaan SIFs itu sendiri. Menurut ALOP, langkah yang harus diambil untuk memastikan bahwa SIF menangani sumber kemiskinan struktural, termasuk ketidakadilan, ialah dengan cara membangun kapasitas organisasi akar-rumput dan memberikan prioritas pada proyek-proyek yang menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat miskin dan yang memperkuat daya tawar organisasi lokal. ALOP juga menekankan pada kebutuhan untuk mengandalkan sumber pajak progresif untuk mendanai proyek-proyek keunagan SIF, dan bahwa SIF tidak boleh memperlemah program-program sosial.

Halaman: 1 2 3 4 5 6 7

Jika Anda menyukai artikel di situs ini, silahkan input Email Anda pada Form yang disediakan, lalu Klik Untuk Berlangganan. Dengan begitu, Anda akan berlangganan setiap update artikel terbaru UPC gratis via FeedBurner ke Email Anda.

Artikel Lainnya