Dialog Awal Tahun KPRM

Dialog Awal Tahun KPRM Dengan Walikota Makassar

Sejumlah pengurus  kota Komite Perjuangan Rakyat Miskin (KPRM) Makassar dan perwakilan warga dari Kampung Pisang pada Kamis, 14 Januari 2016 lalu melakukan pertemuan dengan Walikota Makassar di kantor Walikota Makassar. Sehari sebelumnya, KPRM telah berkomunikasi dengan Ramdhan Pomanto (Walikota Makassar), dan Walikota memberi jadwal  untuk bertemu langsung dengan pengurus  KPRM.

Pertemuan  dengan Walikota memang  telah  diagendakan oleh pengurus KPRM, setidaknya sejak     akhir tahun lalu.  Pertemuan dengan walikota ini merupakan agenda strategis KPRM untuk mengadvokasi kebijakan terkait hak dasar  rakyat miskin kota. KPRM, melalui Lina (Koordinator) telah merencanakan bahwa pertemuan dengan Walikota penting untuk menyampaikan beberapa hal, pertama, terkait   akte hibah tanah Kampung Pisang  serta akses jalan kampung yang belum menemui kejelasan hingga saat ini, untuk itu  perlu ada delegasi khusus dari warga kampung yang akan bicara langusung  dengan walikota. Kedua,  penting untuk mencari tahu  seperti apa kebijakan walikota terkait  pelaksanaan program  satu juta rumah. Melihat prosesnya selama ini  program ini hanya  akan dimanfaatkan oleh para pengembang, sehingga rakyat miskin sebagai orang yang harusnya menerima manfaat program, lagi-lagi akan terbaiakan. Selanjutnya yang ketiga, terkait usulan KPRM untuk penerima manfaat JKN dan KIS, hal itu perlu juga disampaikan ke walikota. Dan yang keempat, adalah soal raskin, yang seperti diketahui   bahwa bantuan beras untuk  warga miskin ini mengalami  penuruan dari segi kualitas dan jumlahnya. Hal ini perlu diklarifikasi langsung kepada walikota.

Sesuai janji, meski  telah molor 2 jam, Walikota yang telah memimpin Makassar selama 2 tahun tersebut akhirnya menemui para pengurus KPRM yang menunggu di ruang tamu.  Satu persatu  pengurus mulai berbicara, mengutarakan maksud  dan  permasalahan–permasalahan pokok yang  sedang diagendakan oleh KPRM untuk diselesaikan.

Tak banyak basa-basi,  satu persatu persoalan yang disampaikan oleh   pengurus KPRM, ditanggapi Walikota saat itu juga. Soal akte  hibah Kampung Pisang,  Walikota berjanji akan segera bertemu dengan pelbagai pihak  untuk menyelesaikan  soal ini. Demikian pula soal akses jalan, pak Alimin  pemilik lahan  dihubungi saat itu juga, dan walikota meminta agar Alimin  membebaskan lahannya untuk akses jalan warga kampung. Hal sama terjadi saat  Lina dan Daeng Caya bergantian menyampaikan  permasalahan terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan beras untuk warga miskin (Raskin), Walikota langsung menanyakan ke pejabat BULOG dan Kepala Dinas Kesehatan lewat telepon.  Saat itu, kesannya masalah bisa  terselesaikan. Pejabat-pejabat yang menjadi yang ditelepon siang, itu meski dengan nada tegang,  menyetujui untuk segera menindaklanjuti persoalan  sebagaimana diutarakan oleh  pengurus KPRM.

Terkait kebijakan program satu juta rumah, Walikota yang berlatar belakang arsitek itu  mengakui bahwa program tersebut adalah program pusat, artinya pihak pemerintah kota  tak bisa banyak intervensi, kecual program Aparong (Apartemen lorong). Program Aparong adalah program pemerintah kota yang  sebagai tahap awal akan menyasar 160 KK di satu kampung  di daerah Buloa.

Terakhir, Daeng Kebo  mempertanyakan soal kinerja  ketua RT/RW di kampung. Terkait hal ini, walikota  sepertinya punya trik bagaimana agar  ketua RT/RW bekerja secara maksimal di kampung masing-masing.  Dalam rangka membangun kampung bersih, pemerintah kota mencanangkan program  Longgar atau Lorong Garden. Program itu mewajibkan RT/RW mendorong warga agar mau  bercocok tanam dengan menggunakan dinding rumah, atau medium dari pipa yang  dipasang sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Tidak  main-main, petugas RT/RW yang tidak secara maksimal menjalankan program ini,  akan dikurangi insentif bulannya, kata walikota.  Memang  walikota sepertinya cukup konsisten untuk  mewujudkan janji kampanyenya  2 tahun lalu :  Makassar Tidak Rantasa.  Masih terkait kebersihan, walikota juga menyampaikan peluang kerjasama dengan KPRM, bahwa  pemerintah kota sekarang  punya    kebijakan  bank sampah. Sampah yang dikumpulkan secara berkelompok  bisa ditukar dengan berbagai paket (tabungan, sembako dan duit tunai). Caranya pun terbilang mudah,  kelompok cukup mengumpulkan sampah dan petugas akan menjemputnya dan bisa ditukar dengan paket saat itu juga. Menurut walikota, hal ini penting dan  secara hitungan usaha memang sangat menjanjikan. Sampah dilihatnya sebagai komoditi yang bernilai ekonomi, bahkan  pemerintah kota  sudah merencanakan untuk membangun pabrik  peleburan plastic dan daur ulang kertas.

Menutup pertemuan  siang itu,  pengurus KPRM mengapresiasi tindakan responsive walikota dan berjanji akan terus menghubungi walikota untuk memastikan bahwa apa yang telah dibicarakan  betul terealisasi. Demikian juga walikota meminta pengurus KPRM untuk segera menindaklanjuti hasil pembicaraan. Terutama soal  pengusulan KIS  dan JKN,   walikota meminta  agar   pengurus KPRM sesegara mungkin kembali mengusulkan nama-nama rakyat miskin yang  masih belum mengakses layanan ini, dan meminta KPRM untuk memantau  proses realisasi  layanan KIS dan JKN agar betul tepat sasaran.

Setelah pertemuan, kemudian diadakan evaluasi yang berlangsung di sekretariat KPRM. Dalam evaluasi tersebut perwakilan anggota dan pengurus berpendapat bahwa  cara walikota menyelesaikan masalah sangat berbeda dengan aparat-aparat dibawahnya.  RT, Lurah,  Camat, dan Kepala Dinas,  terkesan sangat lamban dalam menangani persoalan  yang dihadapi rakyat miskin, bahkan seringkali mereka  mempersulit langkah pendampingan yang KPRM lakukan. “Misalnya baru-baru ini, petugas RT di kampung Maccini Sombala tidak mau menandatangai  berkas  warga tanpa alasan yang jelas,” kata Muji warga Maccini Sombala yang turut hadir dalam pertemuan. (frd)